Jakarta (Lampost.co) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatra. Desakan menguat menyusul bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Poin Penting:
-
DPR desak status bencana nasional banjir Sumatra.
-
Aceh, Sumut, dan Sumbar terdampak berat.
-
Banyak sarana prasarana yang rusak dan wilayah terisolasi.
Anggota Komisi II DPR, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menilai dampak bencana sudah melampaui kemampuan daerah. Oleh karena itu, negara harus turun penuh.
Menurut Cindy, Sumatra Barat menjadi wilayah terparah. Selain itu, akses utama terputus akibat longsor. Akibatnya, banyak daerah terisolasi sehingga bantuan sulit menembus lokasi terdampak.
Baca juga: Kemensos Pastikan Bantuan Mengalir bagi Korban Banjir Sumatra
Laporan di lapangan menunjukkan ribuan warga mengungsi dan stok pangan menipis. Beberapa titik bahkan menghadapi kelaparan sehingga respons cepat menjadi krusial.
“Situasi benar-benar darurat. Wilayah terisolasi dan bantuan lambat,” kata Cindy, Jumat, 28 November 2025.
Menurut dia, kondisi tersebut memerlukan penanganan nasional. Selanjutnya, ia meminta keputusan segera.
Infrastruktur Lumpuh
Bencana menyebabkan jalan nasional putus dan sejumlah jembatan rusak. Listrik padam di berbagai wilayah sehingga aktivitas warga lumpuh.
Selain itu, jaringan telekomunikasi juga terganggu yang membuat koordinasi evakuasi tersendat. Akibatnya, tugas sukarelawan dalam mendata korban pun terhambat.
Cindy menyebut kerusakan berlangsung masif. Oleh sebab itu, pusat harus mengambil alih komando.
Minta Keputusan Presiden
Cindy juga mendesak presiden menetapkan status bencana nasional agar seluruh sumber daya negara bergerak.
Menurut dia, penetapan status mempercepat pengerahan TNI dan Polri. Selain itu, alat berat lebih cepat tiba.
Pengiriman logistik juga bisa massal agar pengungsi segera terbantu. “Status nasional membuka pintu pengerahan nasional,” ujarnya.
Ia menilai keputusan tersebut sangat mendesak dan pemerintah tidak boleh menunda.
Prioritas Logistik dan SAR
Cindy meminta percepatan pengiriman logistik dan mendorong penambahan dapur umum. Selain itu, memperbanyak tim SAR agar evakuasi berjalan cepat. Kemudian menurunkan tenaga medis agar penanganan korban lebih optimal.
Alat berat harus masuk ke desa terisolasi untuk membuka akses bagi pengiriman logistik. Pemerintah Pusat juga harus memulihkan listrik dan mempercepat perbaikan jaringan telekomunikasi. Selain itu, menekankan pentingnya posko terpadu sebagai pusat koordinasi.
Mitigasi Jangka Panjang
Menurut Cindy, respons darurat tidak cukup dan harus memperkuat mitigasi. Ia mendorong perbaikan daerah aliran sungai dan menata ulang kawasan rawan.
Kemudian memperluas sistem peringatan dini untuk menekan jumlah korban. Edukasi kebencanaan juga penting sehingga masyarakat lebih siap jika menghadapi bencana.
Cindy meminta audit tata ruang dan mengevaluasi izin berisiko. “Negara harus hadir sekarang,” ujarnya.
