Bandar Lampung (Lampost.co) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menggelar rapat internal bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada Rabu, 18 Febuari 2026 bahas terkait anak putus sekolah.
Ia memfokuskan pertemuan itu untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memantapkan strategi agar seluruh program pendidikan tahun 2026 berjalan sesuai target.
Dalam keterangannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza menegaskan pentingnya memastikan setiap program tetap berada pada jalur perencanaan.
Selain memperkuat capaian, pemerintah menyusun langkah mitigasi guna mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul pada lingkungan sekolah.
Ia menekankan salah satu prioritas utama pemerintah daerah yakni menekan angka putus sekolah.
Baca juga : SMA Siger Fokus Entaskan Putus Sekolah
Menurutnya, berbagai faktor lapangan dapat memicu siswa berhenti mengenyam pendidikan apabila pihak terkait tidak menangani persoalan tersebut secara cepat dan tepat.
“Kita ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk bersekolah. Semua potensi persoalan harus kita antisipasi sejak awal,” tegasnya.
Selain membahas rencana ke depan, rapat itu turut mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, termasuk realisasi anggaran serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Pemprov Lampung mencatat peningkatan signifikan pada program revitalisasi sekolah.
Pada 2024, jumlah sekolah yang mendapat perbaikan belum mencapai 100 unit. Tahun berikutnya, angka itu melonjak hingga 220 sekolah.
Gubernur Mirza juga menyoroti dukungan pemerintah pusat yang semakin kuat terhadap sektor pendidikan Lampung.
Sejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, jumlah sekolah yang mendapat perbaikan meningkat hingga sekitar 200 unit dan pemerintah memproyeksikan kenaikan jumlah tersebut pada 2025.
Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan daerah.
Namun, ia menegaskan upaya tersebut harus berjalan seiring komitmen pemerintah daerah agar seluruh anak Lampung tetap dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan.
