Bandar Lampung (Lampost.co) – Perlu membangun kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan untuk mempersempit kesenjangan. Apalagi antara kebijakan yang inklusif dan pelaksanaannya lapangan. Ini demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan itu tersampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Sabtu, 13 Desember 2025, dalam Podcast Ruang Disabilitas di RRI Makassar pro 1. Podcast ini bertema Peran MPR RI Mengawal Indonesia Menuju Inklusi 2030 dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang terperingati setiap 10 Desember.
“Melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kami terus berupaya menanamkan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa mewujudkan kebijakan yang inklusif itu penting,” kata Rerie, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 14 Desember 2025.
Kemudian menurut Rerie, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan amanah Pancasila. Ini agar sikap dan kebijakan yang lahir dalam rangka mengisi kemerdekaan harus memberi manfaat bagi setiap warga negara. Termasuk penyandang disabilitas.
Selanjutnya Rerie berpendapat, meski kebijakan beberapa daerah sudah ramah bagi para penyandang disabilitas. Tetapi masih banyak lagi daerah yang mengelola pembangunan dengan mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat difabel.
Lalu sebagai contoh, ujar Rerie, masih banyak fasilitas trotoar dan gedung sarana umum sejumlah kota tanah air yang tidak ramah bagi disabilitas.
Kemudian pemahaman para pemangku kebijakan dan masyarakat terkait pentingnya melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Pemahaman bahwa hadirnya kelompok masyarakat difabel merupakan bagian dari keberagaman bangsa ini harus tertanamkan sejak bangku sekolah.
Selanjutnya menurut legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pemanfaatan kearifan lokal sebagai bagian materi sosialisasi. Ini merupakan langkah strategis agar pesan yang tersampaikan lebih mudah terpahami masyarakat.
Kemudian menurut Rerie, setiap anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi bagian dalam proses pembangunan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong diwujudkannya kolaborasi yang kuat semua pihak terkait agar mampu berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif pada 2030.
