Jakarta (Lampost.co)–Kebebasan pers penting dalam pemilu agar masyarakat menerima informasi akurat, bermanfaat, komprehensif, dan relevan. Bukan informasi yang hanya mewakili kepentingan tertentu.
Deputy Head of Mission The EU Delegation untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Sthepane Mechati menyampaikan hal itu saat membuka sesi pertama, hari kedua, Senior Editors Forum, di The Grove Suite Hotel, Jakarta pada Selasa, 17 Oktober 2023.
“Kebebasan pers merupakan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Uni Eropa 32 tahun lalu menyepakati untuk menjunjung hak hak pluralisme dari media sebagai hak fundamental. Karena itu mengatasi disinformasi menjadi hal penting,’ ujarnya.
Mechati menyatakan disinformasi adalah konten-konten berniat jahat, seperti informasi palsu yang dibuat dengan sengaja, atau konten yang faktanya ada namun dialihkan pada konteks yang tidak relevan. Dapat pula berupa informasi yang benar benar palsu dengan tujuan menyesatkan dan meresahkan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Mechati juga mengingatkan bahwa independensi media dan protokol menjaga integritas dan independensi jurnalis menjadi penting dalam konteks pemenuhan HAM dan menjaga kualitas demokrasi.
“Media atau pers juga kita kenal sebagai anjing penjaga yang amat dibutuhkan untuk menjaga dan mengawal berjalannya demokrasi dan proses kepemiluan tanpa sikap keberpihakan,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Direktur UNESCO Multisektoral, Regional Officer, Jakarta, Maki Katsuno Hayashikawa. Menurutnya kebijakan editorial yang independen atau imparsial amat penting dalam membangun iklim demokrasi lebih baik.
Salah satu editor kantor berita NHK Jepang itu menyatakan, output jurnalisme dalam hal ini berita atau informasi amat penting bagi publik untuk mengambil keputusannya dengan landasan informasi yang komprehensif, akurat, dan imparsial.
“Peran media amat penting dalam konteks kepemiluan, pun hanya adanya jaminan kesehatan bagi jurnalis sendiri dalam meliput kepemiluan,” ujarnya.
Ia berharap forum yang terselenggara dua hari ini akan menghasilkan rekomendasi rekomendasi yang dapat menjadi pegangan bagi para editor di Indonesia dalam menjaga kebebasan dan kemerdekaan pers, menangani disinformasi yang makin masif, serta melindungi jurnalis dalam meliput kepemiluan.
“Penting pula bagaimana menjaga ekonomi media tetap kuat di era multimedia. Koalisi moderasi dan kebebasan berekspresi amat penting untuk menciptakan mekanisme dini menangani konten disinformasi, memperkuat kebebasan pers dan melindungi jurnalis,” kata Maki.
Putri Purnama
