Jakarta (Lampost.co) — Harapan dan optimisme masyarakat harus diimbangi komitmen kuat dari para pemangku kepentingan untuk merealisasikan rencana dan janji agar proses kebangkitan di sejumlah sektor dapat berjalan baik.
“Tahun baru selalu menghadirkan optimisme dan harapan baru. Apalagi pada 2022 ini kondisi penyebaran Covid-19 relatif terkendali yang membuka peluang kebangkitan di berbagai sektor pembangunan semakin besar,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 2 Januari 2022.
Menurut Lestari, besarnya peluang di sejumlah sektor pembangunan memberi harapan dan optimisme yang terus meningkat, seperti di sektor pendidikan yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka. Hal itu berdasarkan capaian vaksinasi terhadap guru, tenaga kependidikan, dan warga lanjut usia (lansia) dan level PPKM di daerah masing-masing sekolah.
Keberhasilan berlangsungnya PTM di sejumlah daerah, tambah Rerie, diharapkan akan menekan ancaman learning loss akibat terganggunya proses belajar mengajar pada dua tahun terakhir.
Demikian juga, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan janji para politisi di parlemen yang akan menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang bertahun-tahun berproses, seperti rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (RUU TPKS), RUU perlindungan pekerja rumah tangga (PPRT) dan RUU masyarakat hukum adat (MHA).
Seiring penyebaran Covid-19 saat ini yang terkendali itu seharusnya mampu mempercepat proses pembahasan sejumlah RUU tanpa kendala teknis yang berarti.
Masyarakat sangat berharap tuntasnya sejumlah RUU dapat melindungi setiap warga dari ancaman pihak yang ingin merampas hak.
Namun, semua rencana dan janji untuk memperbaiki keadaan itu membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikannya.
Pelaksanaan PTM di sejumlah daerah akan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari setiap pemerintah daerah untuk terus meningkatkan vaksinasi para tenaga pendidikan di daerah tersebut.
Sementara itu kecepatan pembahasan sejumlah RUU untuk menjadi undang-undang akan sangat bergantung pada komitmen kuat para pimpinan DPR untuk mendorong wakil rakyat di parlemen agar segera menuntaskan pembahasan sejumlah RUU tersebut.
“Tahun ini bisa menjadi ajang pembuktian komitmen para pemangku kepentingan benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat atau hanya untuk kelompoknya semata,” ujarnya.
EDITOR
Effran
