Jakarta (lampost.co)–Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menginstruksikan agar proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Keputusan ini diambil guna memastikan standar pendidikan nasional tidak menurun di tengah tantangan krisis global yang sedang melanda.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemedikdasmen) serta Kementerian Agama, pemerintah sepakat bahwa kehadiran fisik siswa di sekolah sangat krusial. Pratikno menekankan bahwa optimalisasi pembelajaran adalah harga mati untuk mencegah terjadinya fenomena kehilangan jejak pembelajaran (learning loss).
“Sesuai dengan prioritas Bapak Presiden, mulai dari revitalisasi sekolah hingga program Sekolah Unggul Garuda, kita harus mempercepat peningkatan mutu pendidikan. Pembelajaran daring saat ini bukan merupakan sebuah urgensi,” jelas Pratikno dalam keterangannya, Rabu, 25 Maret 2026.
Meskipun sektor pendidikan tetap berjalan luring, Menko PMK mendorong adanya transformasi besar-besaran di sektor pemerintahan dan layanan publik melalui cara-cara yang lebih cerdas:
-
Pemangkasan Anggaran: Menginstruksikan penghapusan perjalanan dinas yang bersifat non-esensial.
-
Optimalisasi Digital: Mendorong rapat dan koordinasi internal dilaksanakan secara daring.
-
Sistem Kerja Fleksibel: Menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) secara terukur bagi aparatur sipil guna meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.
Momentum Akselerasi
Mengutip arahan Presiden RI, mantan Mensesneg ini memandang krisis global sebagai pemantik untuk mempercepat agenda transformasi nasional. Tekanan situasi dunia justru dianggap sebagai momentum paksaan yang positif bagi Indonesia untuk segera mencapai kemandirian di berbagai bidang.
“Krisis ini harus memaksa kita untuk berakselerasi. Kita sudah memahami masalahnya sejak lama, mulai dari keinginan swasembada pangan hingga energi. Sekarang adalah saatnya untuk mempercepat langkah menuju sasaran tersebut melalui pembangunan yang lebih berkeadilan,” pungkasnya. (MI)
