Bandar Lampung (Lampost.co) — Mutu pendidikan tingkat SMA/SMK di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan besar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan, Lampung berada di urutan ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia terkait Angka Partisipasi Kasar (APK) ke perguruan tinggi.
Pada tahun 2025, jumlah lulusan SMA/SMK sederajat di Lampung mencapai sekitar 110 ribu orang. Namun hanya lebih dari 12 ribu siswa yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui berbagai jalur seleksi.
Persentase kelulusan itu tercatat 22,19 persen. Angka itu sedikit menurun jika melihat capaian pada 2024 sebesar 22,29 persen.
Baca Juga:
Lestari Moerdijat Dorong Perluasan Akses Perguruan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas
Prioritas Kebijakan
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah lama memantau permasalahan ini.
Menurutnya, Gubernur Lampung telah menempatkan isu rendahnya partisipasi pendidikan sebagai salah satu prioritas kebijakan dalam rangka memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Gubernur telah menekankan pentingnya peningkatan IPM. Kita tahu persoalan ini muncul sejak pendidikan dasar hingga menengah. Karena itu, pemerintah mengambil langkah menghapus pungutan komite, agar biaya sekolah tidak menjadi hambatan bagi masyarakat,” jelas Deni, Selasa, 19 Agustus 2025.
Selain menghapus iuran komite, Pemprov Lampung juga menyiapkan kebijakan baru untuk meringankan beban siswa dan orang tua. Termasuk rencana meniadakan biaya seragam bagi pelajar SMA, SMK, dan SLB.
“Kebijakan sekolah gratis ini kita dorong sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan IPM Lampung. Program ini sudah berjalan sejak Juli, dan mudah-mudahan hasilnya bisa segera terlihat,” pungkasnya.
