Jakarta (Lampost.co)— Pihak istana melarang para pejabat tersebut membawa kendaraan sendiri untuk menghadiri perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono kepada wartawan di Kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu 7 Agustus 2024.
Para pejabat daerah yang mereka undang mulai dari gubernur, kapolda hingga pangdam. Pihak istana menyiapkan bus untuk para pejabat tersebut.
“Para undangan kita siapkan bus dari IKN, dari gubernur dan dari Pangdam, Kapolda,” ujar Heru.
Sementara untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan akan menggunakan mobil. Rombongan Jokowi terdiri dari 30 mobil.
“Kalau rangkaian presiden kan sedikit ya, paling 30 ya,” ujar Heru.
Dalam hal ini, Heru membantah pihaknya menyewa 1.000 unit kendaraan pejabat dan para tamu undangan. Istana hanya menyediakan sejumlah bus.
Infrastruktur Terbatas
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah penyewaan kendaraan mewah seperti Toyota Alphard seharga Rp25 juta per hari. Untuk mobilisasi tamu VVIP menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, Kalimantan Timur. Mengingat akses infrastruktur sangat terbatas, kendaraan yang akan mereka sewa berupa bus.
“Oh iya itu kan pasar lokal (harga sewa Alphard Rp25 Juta/hari). Bukan kita. Kita besok tidak akan menggunakan itu. Kita akan menggunakan bus,” kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.
Menurutnya, untuk perhelatan acara upacara kemerdekaan 17 Agustus, kapasitas dan infrastruktur di IKN sangat terbatas. Selain itu, jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas.
Tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN belum jadi. Tol dan bandara perkiraannya jadi di akhir Agustus, awal September.
“Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Tantangannya karena terbatas makanya kita menggunakan bus. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara,” kata Pratikno.
Ia membenarkan anggaran untuk menyewa armada transportasi yang membiayai negara. “Tidak ada masalah. Setiap tahun juga begitu,” kata Pratikno.
Pihaknya mengaku tidak tahu besaran jumlah armada yang di siapkan dan total anggarannya. “Waduh nggak tahu saya, nggak hapal,” ungkapnya.
Pihaknya menyebut sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kaltim. Mulai dari Pemprov, Pemkab, hingga Polri-TNI. Seluruh stakeholder harapkan berkolaborasi agar apa yang di butuhkan dalam proses detik-detik proklamasi bisa tercukupi.
