Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun. Acara bertema Pendidikan itu tergelar pada Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa, 22 April 2025.
Dalam acara itu Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada menjadi pembicara utama (keynote speech). Sebagai upaya menindaklanjuti hasil pengawasan oleh BPKP bidang pendidikan.
Kemudian Firsada menyampaikan pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun kedepan akan berkontribusi., dalam pencapaian Visi dan Asta Cita Pembangunan Nasional. Itu sesuai dengan visi Pemprov Lampung yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Lalu ia menegaskan visi tersebut merupakan cita-cita yang harus terwujudkan bersama. Dan akan tercapai dengan kerja yang produktif, aktif, adaptif, inovatif dan kolaboratif.
Kemudian Firsada menyebutkan bahwa visi tersebut terbagi kedalam 3 misi cita. Pertama, Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Kedua, Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Ketiga, Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan.
Selanjutnya dalam cita yang ke-2 yakni memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki komitmen yang sama dan bersinergi.
“Termasuk dalam mewujudkan misi sektor pendidikan. Yaitu mewujudkan generasi cerdas, berakhlak dan berbudaya. Serta mendukung prestasi pemuda dan olahraga,” tambahnya.
Program Prioritas
Kemudian ia juga menjabarkan sinergitas tersebut tertuangkan melalui program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu :
- Penguatan muatan pendidikan berbasis budaya Lampung.
- Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Meningkatkan sarana prasarana dan tata kelola teknologi informasi sekolah dan pesantren. Demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal.
- Menjamin anggaran pendidikan tepat guna dan tepat sasaran. Serta memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
- Memberikan apresiasi terhadap prestasi pemuda bidang akademik, seni, lingkungan dan olahraga.
- Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga untuk meraih prestasi.
- Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Mulai dari desa, sekolah, dan instansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan dan produktivitas masyarakat.
Lalu Firsada berpendapat sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terdidik dengan baik. Ini merupakan salah satu kunci pencapaian kemandirian ekonomi.
“Provinsi Lampung memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis. Serta berpeluang sebagai magnet investor untuk berinvestasi. Terlebih dalam mendorong peningkatan sektor-sektor unggulan Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung. Menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024.
Tahun terakhir menunjukkan peningkatan sebesar 0,65 poin dari 72,48 tahun 2023, menjadi 73,13 tahun 2024. Dan berada pada kategori “tinggi”. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Khusus komponen pendidikan menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah tahun 2024 sebesar 12,78 tahun. Meningkat 0,01 tahun (0,8%) dibandingkan tahun 2023.
Selain itu, rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 8,36 tahun. Ini juga menunjukkan peningkatan 0,7 tahun (0,84%) daripada tahun 2023. Capaian peningkatan tersebut masih di bawah peningkatan nasional. Sebagai contoh IPM Tahun 2024 Provinsi Lampung sebesar 73,13 dan secara nasional sebesar 75,02.
Kemudian Firsada mengatakan perlu kerja keras dan upaya-upaya kolaborasi serta sinergi semua pihak. Termasuk dengan BPKP sebagai auditor internal pemerintah. Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas hasil pengawasan perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Termasuk sektor pendidikan yang telah diterima melalui laporan eksekutif daerah.
“Poin-poin permasalahan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan tertindaklanjuti. Sebagaimana saran rekomendasi strategis yang disampaikan,” lanjutnya.
Lalu Firsada berharap saat langkah-langkah efisiensi yang terlaksanakanm BPKP bisa lebih berperan dalam memberikan masukan-masukan consulting pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga capaian tujuan baik output maupun outcome dapat optimal dan terasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kemudian ia juga berpesan kepada seluruh peserta diskusi kelompok terpumpun ini. Untuk menyimak poin-poin hasil pengawasan BPKP Provinsi Lampung mendapatkan gambaran peningkatan tata kelola yang lebih baik. Terlebih untuk pelaksanaan program kegiatan bidang pendidikan tahun-tahun selanjutnya.
“Harus menjadi perhatian untuk sekretaris daerah, inspektur dan kepala dinas pendidikan. Agar segera berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Lampung guna melakukan tindak lanjut hasil pengawasan,” tegasnya.
Temuan BPKP
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan. Diskusi ini merupakan wujud komitmen untuk berkolaborasi dalam upaya menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. Khususnya bidang pendidikan Provinsi Lampung.
Kemudian ia menambahkan bahwa diskusi ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi kolaboratif. Terlebih untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
Lalu Nina mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil temuan BPKP Lampung. Provinsi Lampung menempati peringkat 10 nasional sebagai provinsi dengan tingkat keterjadian korupsi. Dan untuk bidang pendidikan menempati peringkat 4 nasional.
Kemudian Nina menegaskan bahwa raport merah ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bersama semua pemangku kepentingan. Ia menjelaskan kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada tata kelola yang sangat perlu terbenahi.
Selanjutnya Nina berharap rekomendasi strategis dalam bentuk kebijakan oleh BPKP., atas dasar pengawasan yang telah terlaksanakan dapat menjadi concern para kepala daerah. Harapannya dapat mengakselerasi pencapaian target kinerja untuk bidang pendidikan.
