Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif bersinergi untuk meningkatkan kualitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan usaha kuliner di Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya dalam kunjungan di Provinsi Lampung, Minggu, 15 Februari 2026.
Kemudian Gubernur menegaskan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi tercepat dan tertinggi secara persentase dalam pemenuhan infrastruktur Program MBG.
Baca Juga:
Perkuat Ekosistem Hilirisasi Sektor Kreatif di Lampung
“Saya laporkan, Lampung hari ini menjadi provinsi tercepat dan tertinggi secara persentase dalam pemenuhan pengadaan dapur MBG. Rasio kita sudah di atas 100 persen dari target,” ujar Gubernur.
Selanjutnya ia memaparkan, program MBG di Lampung menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat. Mulai dari siswa TK hingga SMA, santri pondok pesantren, balita, hingga ibu hamil. Ketersediaan bahan baku pun sudah pasti aman karena Lampung merupakan daerah surplus pangan.
“Sumber pangan Lampung luar biasa. Ayam surplus, telur surplus, beras dan sayuran juga surplus. Tidak ada cerita kekurangan bahan makanan,” tegasnya.
Namun Gubernur mengingatkan bahwa kualitas gizi harus seimbang dengan cita rasa dan kreativitas.
“Anak-anak itu nomor dua gizi, nomor satu enak dulu. Kalau tidak enak, mereka tidak mau makan. Saya ingin mereka lulus sekolah dengan kenangan bahwa makanan MBG itu enak dan membanggakan,” tambahnya.
Gubernur juga mengapresiasi inovasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang menghadirkan chef profesional untuk meningkatkan standar kualitas pengelolaan dapur MBG.
Ia berharap pelatihan ini menjadi ruang belajar dan berbagi inspirasi. Sekaligus memperkuat jejaring pelaku usaha kuliner di Lampung sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah.
Berikan Apresiasi
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Apalagi yang telah membangun 1.007 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jangkauan 2,7 juta penerima manfaat.
Program ini selaras dengan visi Presiden dalam menyiapkan Generasi Emas 2045 sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Secara nasional, pemerintah menargetkan lebih dari 83 juta penerima manfaat melalui 30.600 SPPG pada tahun ini.
“Program ini bukan sekadar intervensi gizi. Melainkan juga mesin penggerak ekonomi yang menghidupkan sektor pertanian, perikanan, dan jasa hingga tingkat desa,” katanya.
