Pemprov Lampung Kebut Administrasi Sekolah Rakyat Kotabaru

Bandar Lampung (Lampost.co)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan administrasi terkait pembangunan Sekolah Rakyat permanen di kawasan Kotabaru, Kabupaten Lampung Selatan. Pengambilan langkah ini  guna memastikan proyek pendidikan berskala nasional tersebut berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan teknis yang berlaku.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan pemenuhan dokumen administrasi merupakan fondasi utama agar proses pembangunan fisik tidak menemui kendala legalitas di kemudian hari. Sinergi antarinstansi pun terus ditingkatkan demi mengejar target waktu yang telah Pemerintah Pusat tetapkan.

Tiga Dokumen Utama Menjadi Prioritas

Dalam keterangannya di Bandar Lampung pada Selasa (21/4/2026), Marindo mengungkapkan terdapat tiga dokumen krusial yang menjadi syarat mutlak dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan tahapan pembangunan. Ketiga dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketertiban kawasan Kotabaru.

Baca juga: Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kotabaru Ditargetkan Rampung Juni 2026

“Ketiga dokumen utama tersebut meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), analisis dampak lalu lintas (andalalin), serta persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR),” ujar Marindo.

Menurutnya, progres pemenuhan persyaratan tersebut saat ini menunjukkan tren yang positif. Pemprov Lampung berkomitmen memaksimalkan rintisan program Sekolah Rakyat ini karena diproyeksikan menjadi model pendidikan inklusif bagi masyarakat luas.

Kejar Target Sebelum Hari Raya Lebaran

Sekprov Marindo Kurniawan menginstruksikan kepada seluruh jajaran perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti setiap tahapan yang masih berjalan. Kecepatan dalam pengolahan data dan koordinasi antarbidang menjadi kunci utama. Marindo menetapkan target ambisius agar seluruh dokumen perizinan tersebut dapat diserahkan ke kementerian terkait dalam waktu dekat.

“Percepatan penyelesaian dokumen sangat penting agar proses pembangunan dapat segera masuk ke tahap berikutnya. Kami ingin sebelum Lebaran seluruh persyaratan administrasi ini sudah selesai seratus persen,” ujarnya.

Pemprov Lampung berharap kelancaran proses persiapan ini akan mempercepat realisasi bangunan fisik yang representatif. Fasilitas ini nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi calon peserta didik, khususnya mereka yang membutuhkan akses pendidikan dengan fasilitas asrama dan lingkungan belajar yang modern.

Perluasan Jangkauan Sekolah Rakyat di Lampung

Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga saat ini, tercatat sudah ada tiga titik Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat, yaitu:

1. Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan.
2. Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung.
3. Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur.

Pembangunan unit permanen di Kotabaru akan menjadi pusat unggulan (center of excellence) baru yang mendukung fasilitas-fasilitas yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah optimistis integrasi antara administrasi yang tertib dan pembangunan fisik yang berkualitas akan menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai.