Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengembangan bisnis layanan laboratorium Universitas Lampung (Unila) harus berbasis digital marketplace.
Sistem tersebut memperluas jangkauan pemasaran layanan tersebut dalam rangka Unila menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).
Hal tersebut Kepala Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Yusril Yusuf ungkapkan pada lokakarya hari kedua Rencana Bisnis Layanan Laboratorium, Jumat, 11 Oktober 2024 di Hotel Emersia, Bandar Lampung.
Baca Juga:
Menurut dia, potensi Unila yang masih menyandang status sebagai perguruan tinggi negeri badan layanan umum, harus ada dukungan dengan kelengkapan peralatan dan tenaga ahli.
“Begitu pula dalam hal penentuan tarif laboratorium, harus secara cermat. Kami di UGM, penentuan tarif memperhitungkan gainsharing. Ada hak masing-masing unit yang terlibat,” ujarnya.
Yusril menekankan pembagian gainsharing di Unila harus paralel antara regulasi pendukung dengan penentuan dokumen teknis laboratorium.
Regulasi menjadi syarat dalam pengembangan karena menjadi payung hukum laboratorium dalam memperluas bisnis layanan.
“Penting menyiapkan dokumen-dokumen, misalnya terkait tarif dan prosedur pengujian. Jika sudah klop semua, maka selanjutnya bisa memetakan customer dan analisa SWOT,” kata Yusril.
Pada kesempatan itu, perwakilan dari 10 laboratorium Unila menjadi peserta dan bertugas membuat dokumen. Sehingga tercapai draft rencana bisnis layanan yang ideal.
“Tahun depan kami harapkan sudah running. Dukungan tim IT untuk membuat marketplace amat mendukung keberhasilan bisnis tersebut,” katanya.
Marketplace tersebut akan memfasilitasi layanan pengujian berikut pelatihan, kalibrasi, hingga penyewaan alat. Ia menjelaskan platform marketplace layanan laboratorium di UGM sudah sejak dua tahun lalu.
Setelah menggunakan marketplace, customer bisa menjangkau lebih luas hingga informasi estimasi waktu hasil. “Di Lampung, pasarnya cukup luas, antara lain mahasiswa dan dosen yang menggunakan pengujian dan pelatihan. Begitu juga industri, pemerintah daerah, dan masyarakat umum,” ujarnya.