Jakarta (Lampost.co) — Pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto mengatakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengadopsi 4 sistem di setiap daerah perlu ada evaluasi total.
Evaluasi ini menyangkut regulasi dan implementasinya. Hal ini agar sejumlah permasalahan yang masih muncul setiap tahun dapat perbaikan secara serius.
“Masalah utama adalah keterbatasan bangku sekolah negeri, terutama jenjang SMP dan SMA/SMK negeri. Komposisi populasi anak didik kita itu mestinya relatif sama dari SD sampai SMA/SMK,” ujar Totok kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin, 22 April 2024.
Kendati demikian, pada kenyataannya, jumlah daya tampung atau kuota siswa masih mengalami kesenjangan. Menurut Totok, di sejumlah daerah memang ada ketimpangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa yang mendaftar. Hal ini karena ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di beberapa wilayah Indonesia.
“Tetapi kenyataannya komposisi bangku sekolah atau daya tampung sekolah negeri mengerucut seperti piramida ketika ke jenjang yang lebih tinggi alias makin mengecil atau terbatas,” imbuhnya.
Menurut Totok, masih banyak sekolah yang kekurangan siswa. Bahkan tidak ada siswa yang terdaftar dalam satu sekolah atau sebaliknya sekolah negeri tidak mampu menyerap semua calon siswa karena keterbatasan ruang kelas.
“Data tentang daya tampung sekolah negeri memang terbatas, ditambah lagi sebarannya tidak merata per kabupaten ada SMA negeri, apalagi kecamatan dan di bawahnya,” jelasnya.
Totok mendorong perlunya sebuah evaluasi yang menyeluruh dari segala aspek. Hal ini karena PPDB tidak hanya terkait dengan pendidikan. Tapi juga dengan data demografis siswa yang akan berpengaruh pada berbagai fasilitas infrastruktur sekolah dan sarana publik.
“Solusinya ada dua, yaitu pertama membangun sekolah negeri baru dan kedua mengajak sekolah swasta bekerjasama dalam menampung lulusan SD dan SMP,” jelasnya.
