Jakarta (Lampost.co) — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Presiden-Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, membangun grand desain tata kelola guru. Hal ini berkaitan dengan status hingga kesejahteraan guru.
“Kami berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang pertama adalah membuat grand desain tata kelola guru,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam Kongres P2G di YouTube P2G, Senin, 16 September 2024.
Menurut Satriwan hal ini perlu agar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terus jadi andalan. Terlebih, seolah menjadi solusi jangka panjang.
Baca Juga:
Kekurangan Guru dan Rendahnya Minat Gen Z Jadi Tantangan Serius bagi Pendidikan
“Karena PPPK ini sejatinya solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang itu adalah menjadikan guru-guru benar-benar menjadi ASN,” ujarnya.
Ia pun menyesalkan dalam beberapa tahun terakhir hanya ada rekrutmen PPPK guru. Itu pun banyak meninggalkan konflik.
“Ada yang tes begitu, tapi malah tidak dapat formasi, dan kami sampai hari ini masih terus mengadvokasi. Apalagi PPPK ini kontrak sifatnya, ada yang setahun, dua tahun,” jelasnya.
Guru Honorer
Kesejahteraan guru honorer di Indonesia belum juga tercapai. Pasalnya tak sedikit guru honorer mendapatkan gaji dengan jumlah tidak layak.
Satriwan menyebut banyak guru honorer menerima gaji hanya Rp400 ribu satu bulan. “Honorer itu upahnya Rp400 ribu satu bulan ya,” tegas Satriwan.
Menurutnya, tak sedikit guru honorer mendapat gaji serupa bahkan lebih rendah dari itu. “Nah kami harap kesejahteraan guru menjadi perhatian lebih,” ujar dia.
Satriwan berharap persoalan kesejahteraan guru honorer bisa tuntas di masa pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keduanya juga sempat berjanji bakal menaikkan gaji guru.
“Kita harus memperbaiki gaji guru termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru, kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran,” kata Prabowo dalam Debat Final Capres di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.
