Bandar Lampung (Lampost.co): Pemanfaatan jasa lingkungan karbon berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Prof Dr Ir Sugeng Harianto, M.S menilai regulasi terbaru membuka ruang pelibatan multipihak. Termasuk, masyarakat melalui skema kemitraan konservasi dan pembagian manfaat yang adil.
Ia menyebut masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas selama ini menghadapi konflik gajah-manusia. Sementara itu, warga di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berhadapan dengan tekanan perambahan dan kemiskinan struktural.
Melalui skema karbon, masyarakat berpeluang memperoleh insentif ekonomi nyata untuk menjaga hutan. Skema ini sekaligus mendorong perlindungan ekosistem tanpa mengubah status kepemilikan lahan negara atau menjual kawasan kepada pihak swasta maupun asing.
Prof Sugeng menekankan bahwa efektivitas skema karbon sangat bergantung pada penguatan tata kelola. Kejelasan zonasi, akurasi penghitungan karbon, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta mekanisme pembagian manfaat yang transparan menjadi syarat mutlak keberhasilan.
Ia mengingatkan bahwa regulasi telah membuka jalan, namun konsistensi dan keberanian implementasi akan menentukan apakah potensi karbon di Lampung benar-benar memberi manfaat bagi konservasi dan masyarakat.
