Bandar Lampung (Lampost.co) – Perguruan tinggi dan sejumlah pihak terkait harus mampu memberi pemahaman kepada masyarakat luas. Terlebih terkait pentingnya kebijakan yang pro perempuan tanah air.
“Berdasarkan data KPU, meskipun sekitar 51% dari populasi pemilih adalah perempuan, keberpihakan pemilih tidak kepada perempuan. Kondisi itu memperlihatkan kalangan perempuan pun belum memahami pentingnya kebijakan yang pro perempuan.,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada acara Seminar Kebangsaan bertema Kepemimpinan Perempuan. untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa di Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat, Kamis, 22 Mei 2025.
Kemudian menurut Lestari, upaya untuk meningkatkan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam melahirkan kebijakan publik harus secara masif terlaksanakan. Para pemangku kepentingan sejumlah sektor, termasuk perguruan tinggi. Ini harus berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tersebut.
Lalu, Rerie, sapaan akrab Lestari menjelaskan, sejumlah kebijakan terkait perempuan saat ini masih jauh dari harapan. Sebagai contoh, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, dalam kebijakan terkait keterwakilan perempuan parlemen. Hingga saat ini realisasinya secara umum baru tercapai 21,9% dari 30% yang ditargetkan.
Selain itu, menurut Rerie, sistem yang berlaku saat ini menempatkan perempuan menjadi pihak yang lemah dan perempuan kerap tertempatkan sebagai pelengkap semata. Dalam perspektif budaya Nusantara, jelasnya, pada umumnya juga menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik.
Selanjutnya anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu memuji Sumatera Barat yang memiliki filosofi Bundo Kanduang. Ini mencerminkan sosok perempuan bijaksana yang berperan sebagai pemimpin kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau.
Lalu Rerie mengajak perempuan Sumatera Barat juga ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan peran perempuan. Terlebih sebagai pemimpin dan bagian dari proses pengambilan keputusan pada kebijakan publik tanah air.
