Bandar Lampung (lampost.co) — Tindak penipuan yang mencakup penyimpangan dan tindakan ilegal secara sengaja atau fraud, merupakan indikasi kegagalan dalam suatu institusi. Untuk itu, pimpinan harus mampu mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan tersebut.
Demikian pernyataan Sekretaris Satuan Pengendalian Internal Unila Marselina saat workshop tentang pengenalan fraud di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Senin, 21 Oktober 2024.
Selain sivitas akademika Unila, peserta workshop terdiri atas perwakilan dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya di Lampung.
Baca Juga:
Sivitas Akademika Unila Perkuat Keamanan Siber
Menurut Marselina, kecurangan atau fraud terjadi karena ada penyalahgunaan kewenangan sekaligus tekanan dari pihak berkuasa kepada bawahan. “Misal praktik kwitansi bodong, dan laporan keuangan yang fiktif, merupakan bentuk fraud yang harus kita waspadai,” ujarnya.
Marselina menjelaskan upaya mengurangi fraud dengan memperbaiki tata kelola, menekan risiko, dan bertindak sesuai aturan. “Para pimpinan unit dan bendahara bisa menolak jika indikasi kegiatan atau hal yang melanggar aturan,” ujarnya.
Target pada tahun depan, lanjutnya, setiap unit di Unila harus menerapkan governance, risk management, dan compliance (GRC). Ia menyontohkan, pihak yang memiliki risiko di tingkat fakultas adalah dekan.
“Dekan harus mengawasi atau mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan wewenang, risiko SDM, risiko infrastruktur, hingga risiko strategic yang berkaitan dengan reputasi institusi,” kata Marselina.
Ia menegaskan, rencana kerja harus berdasar dari pemetaan risiko. Kemudian menyelaraskan rencana kerja tersebut dengan aturan dan target performance.
“Misalnya, manajemen bidang SPI, memetakan risiko akademik dan nonakademik,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Rektor II Unila Habibullah Jimad mengatakan pihaknya terus memperkuat tata kelola universitas. Hal tersebut juga terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.
“Tiap unit harus patuh pada regulasi dan mampu melakukan manajemen risiko. Misalnya dalam bidang dokumentasi, publikasi, hingga penyediaan sarana harus berdasar regulasi. Sehingga mampu mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan bekerja lebih efisien,” ujarnya.
