Bandar Lampung (Lampost.co) – Upaya merealisasikan wajib belajar 13 tahun membutuhkan kolaborasi yang kuat dan konsisten. Terlebih dari sejumlah pihak terkait dalam mewujudkannya.
” Upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun sejak pendidikan usia dini membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak. Sehingga butuh pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya.” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 22 September 2025.
Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Minggu, 21 September 2025, mengatakan untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun. Akan terealisasikan satu desa satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Selain itu juga akan mendorong secara konsisten peningkatan kualitas guru-guru PAUD tanah air. Menurut Lestari, dengan beragamnya kondisi setiap daerah. Maka butuh perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di tanah air.
Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sosialisasi terkait program yang akan terealisasikan harus segera terlaksanakan. Ini sebagai bagian dari upaya membangun dukungan dari semua pihak.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian penting untuk menyukseskan program tersebut.
Kemudian pemanfaatan potensi SDM lokal di setiap PAUD yang akan terbangun, menurut Rerie. Harus menjadi perhatian dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya mewujudkan satu desa satu PAUD mendapatkan dukungan semua pihak. Sehingga bisa terealisasikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah tertetapkan bersama.
