Jakarta (Lampost.co) — Dalam konflik politik global, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi sebagaimana amanat konstitusi.
“Konflik global kini mesti diletakkan dalam konteks perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merepresentasi tujuan fundamental negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Kedaulatan Negara dan Kepentingan Nasional dalam Operasi Militer Amerika di Venezuela yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 14 Januari 2026.
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Prof. Connie Rahakundini Bakrie (Guru Besar St. Petersburg State University Rusia), Andi Widjajanto (Pengamat Pertahanan), dan Ririn Tri Nurhayati, Ph.D (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada/UGM).
Selain itu, hadir pula Andrew W. Mantong (Peneliti Hubungan International – Centre for strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.
Baca Juga:
Di Tengah Gejolak Politik, Mobil Produksi Indonesia Ini Justru Moncer di Venezuela
Menurut Lestari, konflik antarnegara seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela, berdampak ke sejumlah sektor di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa menyikapi realitas politik global saat ini. Indonesia perlu mewaspadai bagaimana pergeseran kekuatan global itu memengaruhi stabilitas ekonomi.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Indonesia mesti realistis menghadapi berbagai dampak pergeseran politik global yang secara signifikan akan terjadi pada tahun 2026.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, dampak operasi militer Amerika Serikat di Venezuela bisa segera di antisipasi dengan sejumlah langkah dan sikap tepat yang mengedepankan perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Anti-pembatasan
Guru Besar St. Petersburg State University Rusia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie berpendapat Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak anti-institusi, tetapi anti-pembatasan.
Sehingga, tambah Connie, bagi Trump hubungan multilateral jadi semacam rintangan.
Menurut Connie, kedaulatan sebuah negara saat ini sangat kondisional, bagi negara-negara yang kuat.
Menghadapi kondisi tersebut, ujar Connie, Indonesia harus mampu beradaptasi.
Sehingga, tambah dia, sangat di perlukan orang yang tepat di bidang tepat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki negara.
Karena, ujar Connie, sejumlah isu terkait sumber daya alam, HAM, dan sejumlah isu strategis lainnya, dapat di jadikan alasan bagi negara yang kuat untuk melakukan intervensi.
Selain itu, tegas Connie, kohesi internal dan struktur pemerintahan yang kuat harus di wujudkan.
Kebijakan Trump?
Menyikapi sepak terjang Amerika Serikat di dunia saat ini, Pengamat Pertahanan, Andi Widjajanto melontarkan pertanyaan. “Apakah kebijakan AS saat ini masih bisa di sebut kebijakan sebuah negara atau sejatinya kebijakan Trump?”
Mungkin saja, ujar Andi, pada 2029 semua kebijakan AS saat ini akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Trump.
Andi berpendapat, kasus Venezuela ini merupakan anomali bagi AS. Sehingga, jelasnya, operasi militer sejenis tidak bisa di implementasikan di negara lain dalam waktu dekat.
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Ririn Tri Nurhayati, Ph.D berpendapat bahwa operasi militer AS di Venezuela cukup mengagetkan bagi dunia.
Menurut Ririn, dalam perspektif kedaulatan negara. Operasi militer AS di Venezuela ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang di jamin Piagam PBB.
Dalam sistem hukum global yang anarkis seperti saat ini, tegas Ririn, great power akan memaksimalkan kekuatannya untuk mencegah munculnya kompetitor.
Ririn berpendapat, Indonesia harus konsisten membangun kerja sama bilateral dan multilateral di ranah global, serta memperkuat stabilitas di dalam negeri.
Semakin tidak Pasti
Peneliti Hubungan International CSIS, Andrew W. Mantong berpendapat bahwa, dari operasi militer AS di Venezuela, kita bisa melihat bahwa saat ini untuk menguasai sebuah negara tidak perlu menghancurkan batas sebuah negara.
Peristiwa tersebut, tegas Andrew, juga menunjukkan bahwa kondisi global saat ini semakin tidak pasti.
Menurut Andrew, kasus yang terjadi di Venezuela tidak berdiri sendiri. Tetapi juga di pengaruhi kondisi domestik Venezuela yang pemerintahannya tidak mampu mengelola politik dan sumber daya yang di miliki dengan baik.
Dengan kondisi itu, jelas Andrew, Venezuela mudah di intervensi oleh negara lain.
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, operasi militer AS di Venezuela dinilai sebagian orang merupakan isu dilusional, sehingga tidak perlu dipikirkan secara mendalam.
Karena, menurut Saur, isu ini menyangkut seseorang yang memiliki keyakinan yang salah dengan kejiwaan yang tidak realistis.
“Robert Lipton benar, bahwa Donald Trump mengidap Solipsis yaitu orang yang hanya yakin dengan pendapatnya sendiri,” jelasnya.
Apakah di dunia pskiatri, ujar Saur, bisa terjadi komplikasi seorang yang Solipsis dan Narsistik (orang yang suka membanggakan dirinya sendiri) yang hasilnya adalah operasi penyerbuan Venezuela.
Karena itu, menurut Saur, hanya ada dua alternatif untuk mengakhiri isu ini.
Yaitu, ujarnya, membawa Trump ke psikiater atau membawa Trump, setelah tidak berkuasa, ke Mahkamah Pidana Internasional.
