Dhaka (Lampost.co)—Pemimpin pemerintah transisi Bangladesh Muhammad Yunus berjanji akan memastikan pemenuhan hak-hak berbagai umat beragama di negara tersebut. Hal itu seiring berakhirnya era pemerintahan mantan Perdana Menteri Hasina yang diwarnai dengan unjuk rasa dan kerusuhan.
“Cita-cita demokrasi kita adalah untuk memastikan hak-hak kita bukan sebagai Muslim, bukan sebagai Hindu, bukan sebagai Buddha, melainkan sebagai manusia,” kata Yunus. Dia menyerukan persatuan di antara semua komunitas agama di Bangladesh, Selasa (13/8/2024).
Menurut dia, akar semua permasalahan di negara itu adalah usangnya segala pengaturan kelembagaan selama ini.
“Inilah sebabnya mengapa kegaduhan ini terjadi,” kata dia ketika berbicara dengan komunitas agama Hindu di Kuil Nasional Dhakeshwari di Dhaka.
Sebab itu, Yunus menegaskan perlunya perbaikan aturan kelembagaan guna memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Bangladesh.
“Kita harus katakan harus menegakkan hak-hak demokrasi kita. Jika itu terjadi, kebebasan berbicara kita akan terwujud,” katanya.
“Kita ingin menjadikan Bangladesh sebagai satu keluarga. Ini yang utama. Tidak boleh saling membeda-bedakan di antara keluarga satu dan lainnya,” ujar dia.
Yunus pun mendesak komunitas agama minoritas untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Bangladesh dan mengupayakannya sebagai hak konstitusional.
Peraih Nobel Muhammad Yunus (84) diambil sumpah jabatannya pekan lalu. Dia akan memimpin pemerintahan transisi yang beranggotakan 17 orang di Bangladesh.
Pembentukan pemerintah transisi setelah mantan PM Hasina melarikan diri ke India pasca-unjuk rasa antipemerintah. Aksi mengakibatkan sedikitnya 580 kematian sejak 16 Juli 2024.
Pada Senin (12/8/2024), Panglima Angkatan Darat Bangladesh Jenderal Waker-Uz-Zaman mengatakan sejauh ini sekitar 30 insiden kekerasan atau vandalisme terhadap minoritas terjadi di 20 distrik. Hal itu menyusul pengunduran diri mantan pemerintahan yang dipimpin Hasina.
Sebagian besar dari insiden ini terkait dengan politik, katanya.
