Panaragan (Lampost.co) — Bupati Tulangbawang Barat, Novriwan Jaya, memastikan tidak akan menggunakan “pejabat impor” dalam pelantikan perdana eselon II dan III usai pengesahan RAPBD 2026. Penempatan pejabat akan mengedepankan putra daerah yang telah melalui uji kompetensi secara transparan.
Poin Penting:
-
Pelantikan pejabat eselon II dan III dijadwalkan usai pengesahan RAPBD 2026.
-
Bupati Novriwan Jaya menegaskan tidak akan menempatkan pejabat dari luar daerah.
-
Pengisian jabatan berdasarkan uji kompetensi dan kebutuhan program pembangunan.
“Waktu pelantikan belum bisa saya pastikan. Tapi kemungkinan setelah enam bulan masa kepemimpinan kami berdua,” kata Novriwan Jaya usai rapat paripurna pengesahan RAPBD perubahan 2025, Rabu, 6 Agustus 2025.
Pelantikan tersebut merupakan yang pertama sejak pasangan Novriwan Jaya dan Nadirsyah dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Tubaba. Artinya, seluruh struktur eselon di lingkungan Pemkab Tulangbawang Barat akan mengalami penyegaran.
Baca juga:
Fokus pada Pejabat Lokal Berkualitas
Novriwan menegaskan komitmennya untuk mengisi jabatan strategis dengan pejabat lokal. Penempatan berdasarkan hasil uji kompetensi (ukom) terhadap seluruh pejabat eselon II.
“Saya pastikan tidak ada pejabat impor. Bahkan, pejabat kita justru sudah ada yang ekspor ke daerah lain,” ujarnya sambil tersenyum.
Menurutnya, penempatan pejabat bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memperkuat jalannya program pembangunan daerah. Oleh karena itu, hanya pejabat dengan kualifikasi dan integritas tinggi yang akan dipilih.
Proses Seleksi Transparan dan Berbasis Kinerja
Ia menambahkan seleksi pejabat secara objektif. Tujuannya agar program pembangunan berjalan maksimal dan mendukung visi-misi pemerintahan saat ini.
“Siapa pun yang terpilih harus mampu menjabarkan program prioritas daerah. Semua melalui proses, dan hasilnya akan kita umumkan nanti,” ujar Novriwan.
Kendati demikian, ia meminta publik bersabar. Proses seleksi membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang. Pengisian jabatan tidak akan menimbulkan kegaduhan, melainkan memperkuat stabilitas birokrasi.
Pejabat Resah Menanti Penyegaran
Di sisi lain, belum adanya pelantikan sejak enam bulan terakhir membuat sejumlah pejabat harap-harap cemas. Mereka berharap rotasi segera agar bisa bekerja lebih optimal.
“Kami menunggu saja. Semua kami serahkan pada keputusan pimpinan,” kata salah seorang pejabat eselon yang enggan menyebutkan namanya.
Kondisi ini mencerminkan adanya harapan besar dari internal birokrasi terhadap arah kebijakan baru pimpinan daerah.
