Bandar Lampung (Lampost.co) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI., Lolly Suhenty mengatakan bahwa, per 1 Desember 2024 Bawaslu sudah menerima hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Angka penanganan pelanggaran pada Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 1.500 dari sisi laporannya saja,” ujar Lolly, Selasa, 3 Desember 2024.
Kemudian ia mengatakan, angka tersebut, menunjukkan banyaknya upaya melanggar aturan. Meski sudah melakukan pencegahan. Meskipun demikian, Lolly mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.
Sejauh ini, Lolly melihat nyaris tidak ada kerusuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. “Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya,” ucapnya.
Lalu Lolly menjelaskan bahwa Papua memiliki karakteristik tersendiri. Sehingga cara pandang terhadap kondisi pada Papua. Tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa yang terjadi di luar Papua. “Dari sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar pilkada itu berjalan dengan baik,” kata Lolly.
Sebelumnya, Lolly menilai kinerja badan ad hoc saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih baik. Daripada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Itu berdasarkan rendahnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU).
Badan Ad Hoc
Sementara itu, badan ad hoc pilkada terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (PPK). panitia pemungutan suarungutan suara (KPPS). petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga petugas ketertiban di TPS.
Kemudian salah satu provinsi yang menjadi rujukan Lolly adalah Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang (PSU) di 69 TPS. Pada Pilkada 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi PSU di 13 TPS Sulawesi Selatan.
Lalu selain Sulawesi Selatan, Lolly juga menyoroti rekomendasi PSU oleh Bawaslu kepada Papua ketika Pemilu 2024. “Papua itu sangat tinggi, kalau saya tidak keliru, 90-an yang terekomendasikan (PSU). Akan tetapi hari ini, Papua hanya 36,” kata Lolly.
Kemudian berdasarkan data sebaran tersebut, Lolly menyimpulkan bahwa rekomendasi terhadap PSU, penghitungan surat suara ulang (PSSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), maupun pemungutan suara susulan (PSS) mengalami penurunan pada Pilkada 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2024.
