Gunungsugih (Lampost.co) : Sebanyak 140 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Lampung Tengah diminta tidak jemawa dan tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan.
Sebanyak 60 persen PPK yang akan bertugas di 28 kecamatan merupakan panita pemilihan pada Pileg dan pilpres tahun 2024. Selain itu, para penyelenggara di tingkat kecamatan juga mendapat peringatan untuk tidak melakukan KKN saat menjalankan tugas.
“Hari ini kita melaksanakan pelantikan 140 PPK yang akan bertugas di 28 kecamatan yang ada di Lampung Tengah (Lamteng). Sebanyak 60 persen dari mereka merupakan PPK dalam Pileg pada 14 Februari 2024. Selebihnya, mereka ada yang dari PPS dan KPPS,” kata Ketua KPU Lampung Tengah, Irawan Indrajaya, Kamis, 16 Mei 2024.
Ia menegaskan kepada para PPK untuk tidak jemawa dalam melaksanakan tugas. Harapannya, mereka menjadi penyelenggra yang betul-betul dan bersungguh-sungguh melayani kegiatan kontestasi Pilkada dengan baik.
“Terkadang kita ini kan mentang-mentang. Kita jadi PPK kita tidak mau lagi menoleh teman kiri-kanan, dan merasa paling hebat di kecamatan. Padahal kita ini biasa saja. Saya berharap mereka sama dengan apa yang kami lamukan. Kami bagian dari masyarakat yang biasa saja. KPU, PPK, PPS itu orang yang melayani kegiatan kontestasi. Jangan jemawa, jangan besar kepala, yang penting kerja solid dan masyarakat bisa care dengan terhadap PPK, baik yang baru maupun yang lama,” ujarnya.
Tidak KKN
Irawan juga menjelaskan para PPK yang sudah menjalani pelantikan tidak melakukan KKN. Ia meminta kerja sama masyarakat untuk mengontrol kinerja PPK agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Mereka harus bekerja sesuai dengan apa yang nereka ikrarkan, mereka sudah bersumpah dan berjanji tidak melakukan KKN dan lainya. Semua stake holder kami minta bersama-sama melakukan pengawasan terkait kinerja PPK, karena mereka akan melakukan rekrutmen PPS,” katanya.
Tidak hanya itu, para PPK juga melaksanakan sinergisitas terhadap lembaga yang ada di wilayah kerjanya dalam rangka membangun iklim sejuk. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berjalan dengan baik.
“PPK tidak bisa bekerja sendiri, ada rekan kerja Panwascam dan stake holder lainnya. Mereka harus berkoordinasi dalam rangka membangun sinergisitas untuk membangun iklim sejuk, sehingga tidak terjadi kegaduhan, minimal di PPK dan Panwascam,” ujarnya.
