Bandar Lampung (Lampost.co) — Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, Senin, 27 Mei 2024. RDP ini bertujuan untuk membahas kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang.
.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Budiman AS berharap lembaga terkait seperti Inspektorat KPU dan Bawaslu, atau Inspektorat Pemprov Lampung melakukan pengawasan. Apalagi terhadap penggunaan anggaran lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu tersebut.
.
“Kan ada juga Inspektoratnya. Kami prasangka baik aja saat ini, agar pilkada berjalan sebagai mana mestinya. Uangnya itukan dari masyarakat, dan penggunaannya juga bisa jadi enggak terpaki semua. Ada silpa anggaran, ya nanti kembalikan,” ujar Budiman AS.
.
.
Kemudian Budiman mengatakan, KPU dan Bawaslu saat ini telah menjalankan tahapan pilkada serentak. Kemudian, anggarannya untuk tahap juga sudah cair 40% dari besaran anggaran. “Sudah cair tahap pertama. Kita berharap Pemda juga nantinya mencairkan biar nanti tanpa kendala,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung ini.
.
Selain itu, Budiman mengevaluasi jalanya Pemilu 2024 kemarin. Ia mengatakan meski berjalan lancar dan tidak ada kendala signifikan. Namun ia menilai, proses pemilu berjalan secara berutal. “Oleh sebab itu pilkada ini harus diperbaiki oleh KPU dan Bawaslu,” kata wakil rakyat dapil Kota Tapis Berseri ini.
.
Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan banyak masukan dan saran, khususnya evaluasi Pemilu 2024 dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung. Untuk menghadapi jalannya Pilkada 2024, sudah siaap. Saat ini tahapan rekrutmen badan adhoc dan lainnya sudah berjalan. “Ini jadi modal bagi kami untuk menjalankan tahapan 2024,” ujar Erwan.
.
Pengawasan
.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan tahapan pengawasan juga sudah berjalan, termasuk rekruitmen badan adhoc. “Kami juga sekarang sedang mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada kampus-kampus. Kami kuatkan kolaborasi,” katanya.
.
Selanjutnya pihaknya akan intens mengawasi potensi pelanggaran seperti money politic, hoaks, SARA dan lainnnya menjadi musuh bersama pada pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. “Itu jadi fokus kami. Semampu kita memberantas itu, tapi yang kami ingin pemilu dan pilkada, jadi ajang pemersatu, bukan polarisasi,” katanya.
.
Sebelumnya, stakeholders kepemiluan telah melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 2024. Penandatanganan oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati 15 kabupaten/kota tersebut berlangsun, Jumat malam, 10 November 2023 yang lalu, di Hotel Novotel. Total anggaran KPU Provinsi Lampung untuk pilkada mencapai Rp295.956.908.000, dan anggaran Bawaslu Provinsi Lampung mencapai Rp68.064.646.000.
