Gunung Sugih (Lampost.co) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah mempersiapkan sejumlah strategi dalam pelaksanaan tahapan kampanye. Hal itu dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah supaya berjalan dengan jujur dan adil. Bawaslu juga berkomitmen akan memproses segala bentuk dugaan pelanggaran pemilihan baik yang bersumber dari temuan maupun laporan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Yuli Efendi. Ia menegaskan bahwa semua partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kemudian tim kampanye, petugas kampanye, serta relawan, dan peserta kampanye, mentaati aturan kampanye.
“Adil artinya semua memperoleh hak yang sama. Semua teruntungkan atau tidak ada yang dirugikan,” kata Yuli Efendi, Rabu, 25 September 2024
Kemudian ia menerangkan, sejumlah strategi para pengawas pemilu mulai dari melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. “Kami, akan terus melakukan pencegah dengan memberikan himbauan atau saran perbaikan. Sosialisasi dan pendidikan politik secara langsung juga melalui media. Merangkul semua elemen untuk bermitra dengan kami,” jelasnya.
Selanjutnya, ia mengatakan pengawasan merupakan bagian yang melekat dari proses pencegahan. Pihaknya telah dan terus akan terlaksana. “Mereka, para pengawas kecamatan dan pengawas kampung. Telah kami instruksikan untuk tidak memberi ruang kepada siapa pun. Yang melakukan pelanggaran setelah dilakukan pencegahan,” paparnya.
Pencegahan
Kemudian ia menegaskan, jika tidak mengindahkan upaya pencegahan dan pengawasan dari Bawaslu. Lalu tersinyalir melanggar peraturan. Maka upaya penindakan secara tegas akan dilakukan oleh pihak pengawas pemilu.
“Jika upaya pencegahan dan pengawasan yang kami lakukan tidak juga terindahkan dan terjadi pelanggaran. Kami akan melakukan penindakan berjalan. Kami akan tegas melakukan penindakan,” tegasnya.
Selanjutnya ia mengimbau serta mengajak kepada semua komponen pemenangan pasangan calon., untuk berkomitmen memegang asas jujur dan adil.
“Kami juga menghimbau semua elemen berkomitmen yang sama. Kepada masyarakat pun kami juga himbau untuk tidak melakukan pelanggaran. Ini perlu kami sampaikan agar pemilihan kepala daerah tidak ada pelanggaran administrasi. Serta pelanggaran pidana, etik, dan juga hukum lainnya,” tutupnya.
