Bandar Lampung (Lampost.co) — Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cagub) Provinsi Lampung menjanjikan solusi atas persoalan pelayanan publik. Hal itu tersaji dalam kegiatan Mimbar Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Emersia Hotel, Senin, 11 November 2024.
“Ombudsman kali ini ingin menagih komitmen para paslon baik 01 dan 02 Cagub-Cawagub Lampung dalam perbaikan pelayanan publik,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut 01. Arinal Djunaidi-Sutono mendapat giliran pertama untuk pemaparan strategi pelayanan publik. Arinal memaparkan bagaimana menciptakan layanan publik sektor kesehatan yang berkualitas dan merata. Ia menjamin tidak ada warga terabaikan ihwal kesehatan.
Baca Juga :
“Pemberdayaan tenaga medis, dan keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu. Adalah bagian dari komitmen kita untuk membuat Lampung lebih sehat dan sejahtera,” ungkap Arinal.
Kemudian Arinal menyinggung juga persoalan infrastruktur pada visi-misinya. Ia menjamin sistem infrastruktur dan transportasi yang modern, terintegrasi, dan keberlanjutan. “Kami yakin bahwa dengan pembenahan infrastruktur dan transportasi publik yang baik. Kita menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lampung,” terangnya.
Selanjutnya pada pelayanan publik sektor administrasi dan perizinan. Ia berfokus pada perbaikan sistem administrasi dan pelayanan publik. Termasuk mempermudah proses perizinan, meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi. Dan memperkenalkan sistem pengadaan online yang efisien.
“Dengan adanya evaluasi dan perbaikan sistem yang terus-menerus. Kami bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien. Dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga :
https://lampost.co/lamban-pilkada/ombudsman-ajak-cagub-cawagub-komit-maksimalkan-pelayanan-publik/
Sementara itu rekannya, Sutono menambahkan. Ia menceritakan beberapa pencapaian Arinal semasa menjadi Gubernur Lampung periode 2019-2024. Seperti penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meraih kategori hijau. Dan anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi (KI) yang mendapat nilai 91,5.
“Salah satu hal yang perlu kami perhatikan dalam meningkatkan pelayanan publik adalah pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Pegawai yang tepat, yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya. Harus tertempatkan pada institusi yang relevan,” jelasnya.
Kemudian Sutono mengatakan ketersediaan pegawai yang berkualitas akan mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. “Selain itu, SDM yang terlatih dan berkompeten akan lebih efektif. Dalam mengelola berbagai program yang ada pada daerah,” jelasnya.
Infrastruktur Pelayanan
Sementara itu, Calon Gubernur Lampung nomor urut 02, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan. Infrastruktur menjadi pelayanan publik primer baginya. Seperti jalan misalnya, APBD Lampung yang kecil tetapi untuk mengurus perbaikan jalan sangat banyak sekali.
Kemudian ia menyebut APBD Lampung untuk perbaikan jalan hanya Rp400 miliar untuk memperbaiki 1.700 km jalan. Kalah jauh dengan Banten anggaran perbaikan jalan Rp2 triliun untuk jarak yang sama. “Kita nggak bisa lagi melihat jalan ini untuk sebagai daya bangkit ekonomi. Tapi ini uluran tangan pemerintah untuk berlaku adil masyarakat Provinsi Lampung,”
Selain itu ia berjanji untuk membangun gedung pelayanan publik yang dapat memenuhi hak disabilitas dan ramah anak. “Infrastruktur digital kita ingin bangun ke depan itu tidak boleh terdiskriminasi. Bangun gedung harus ada ruang menyusui harus mengakomodir kebutuhan kawan-kawan disabilitas dan anak-anak,” tuturnya.
Kemudian Mirza menekankan bahwa infrastruktur harus ternikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. “Pembangunan Kota Baru juga akan kita lanjutkan berbasis eco city dan pembangunan infrastruktur digital. Untuk menunjang pelayanan publik serta produktivitas ekonomi dan sosial,” jelasnya.
Sementara, Juhan Nurlela menambahkan pelayanan publik sektor kesehatan belum memenuhi harapan. Seperti pada Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Lampung pada 2023 sebesar 71,25 tahun. Capaian ini masih di bawah nasional yang menargetkan sebesar 72,13 tahun.
Kemudian menurut Jihan apabila infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang baik. Maka AHH Provinsi Lampung akan seiring naik dengan peningkatan kualitasnya. Ia berencana untuk mengembangkan Puskesmas setiap kabupaten/kota agar bisa menjadi Puskesmas rawat inap.
“Kalau Pak Arinal dan Pak Sutono ingin membangun rumah sakit tipe D. Maka kami memilih dan mendorong kabupaten/kota merevitalisasi Puskesmas. Bagaimana pengembangan Puskesmas rawat ini yang menambah tempat tidur. Sehingga rumah sakit menjadi penyempurnaan,” katanya.
Kemudian pada akhir pemaparan masing-masing paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, melakukan penandatanganan pakta integritas “Siap Melayani dan Anti Maladministrasi”.
