KPU di Lampung Butuh Ribuan PPK dan PPS ·

KPU membutuhkan 1.145 anggota PPK dan dan 7.953 anggota PPS. Petugas tersebut tersebar pada 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) — KPU Provinsi Lampung melalui KPU 15 Kabupaten/Kota bersiap membuka pendaftaran seleksi badan adhoc. Adhoc tersebut yakni calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pilkada Serentak 2024.

Setidaknya, KPU membutuhkan 1.145 anggota PPK dan dan 7.953 anggota PPS. Petugas tersebut tersebar pada 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Kemudian akan bertugas pada 229 kecamatan, dan 2.651 kelurahan se Provinsi Lampung.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Bidang SDM dan Organisasi, Ali Sidik mengatakan pihaknya akan melakukan seleksi terbuka calon anggota PPK dan PPS. “Seleksi terbuka. Jadi enggak evaluasi pada anggota PPK dan PPS yang bertugas saat Pemilu 2024 yang lalu,” ujar Ali Sidik, Minggu, 21 April 2024

Meskipun begitu, KPU 15 kabupaten/kota pasti memiliki catatan rekam jejak para mantan anggota PPK dan PPS yang telah selesai bertugas pada Pemilu 2024 kemarin. Karena itu, catatan tersebut mejadi rujukan bagi KPU ketika melakukan seleksi kepada para peserta yang kembali mendaftar.

Sehingga anggota PPK dan PPS yang pada Pemilu 2024 lalu terlibat politik praktis, maupun money politic dan sebagainya. Tentunya sulit untuk lolos seleksi, karena memilki catatan buruk. Selain itu, anggota PPK yang telah mendapat sanksi pemecatan. Tentunya, tidak bisa mendaftar kembali. Seperti Ketua PPK Kedaton, Heri Hilman, yang terlibat dugaan money politic dengan caleg PDI Perjuangan Erwin Nasution serta anggota KPU Bandar Lampung, Ferry Triadmojo.

“Jadi kinerja mereka kemarin, kalau ada catatan buruk jadi rujukan. Termasuk yang sudah mendapat sanksi pemecatan tidak bisa daftar lagi. Tidak memenuhi syarat,” katanya.

“Nantinya, akan ada seleksi berkas administrai, test tertulis, dan test wawancara, dan bagi para peserta,” tambahnya.