Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2,. Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela menyiapkan sejumlah upaya dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang berkolaborasi dengan masyarakat dan swasta.
Hal tersebut menjawab pertanyaan moderator saat debat kandidat. Kegiatan itu berlangsung, Minggu 2 November 2024 malam di Novotel.
Kemudian Rahmat Mirzani Djausal menyebut kebijakan dan peraturan Pemprov Lampung. Harus mengedepankan keseimbangan agar selaras dengan masyarakat dan sektor swasta.
Baca Juga :
https://lampost.co/humaniora/berikan-ruang-bagi-anak-untuk-tumbuh-dan-berkembang/
Selanjutnya ia menjelaskan. Caranya, harus melakukan identifikasi permasalahan Lampung. Dengan parameter dan indikator yang sedang terjadi pada Lampung. Kemudian dengan mengedepankan skala prioritas. Lalu, rumusan kebijakan Pemprov Lampung harus secara kolaboratif. Mengajak kerjasama dengan akademisi, swasta, dan masyarakat.
“Setelah terumuskan. Harus ada FGD (focus group discussion) kepada masyarakat. Kita minta masukan yang banyak. Karena banyak kebijakan yang tidak melalui tes kepada publik,” ujar Mirza.
Setelah kebijakan terlaksanakan, harus terawasi. Apakah bermanfaat untuk semua kalangan, atau masih kurang bermanfaat. Mirza berharap kebijakan harus meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Kebijakan yang kita buat harus bermanfaat untuk masyarakat Lampung,” katanya.
Sementara itu, Jihan Nurlela mengatakan pembentukan perda yang bermanfaat dan berkeadilan dalam peningkatan ekonomi. Khususnya pengembangan investasi, harus mengacu kepada undang undang dan juga peraturan internasional.
“Ketika Mirza dan Jihan memimpin Lampung. Pengambilan kebijakan dalam bentuk perda, harus bermanfaat untuk masyarakat Lampung. Dengan transparansi, terutama pelaksanaan uji publik,” katanya.
