Bandar Lampung (Lampost.co) – Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela bersiap dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030. Pelantikan tersebut rencananya langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Merespon hal tersebut, Rahmat Mirzani Djausal menceritakan persiapan jelang momen bersejarah tersebut. Pihaknya telah melakukan berbagai hal mulai dari menyiapkan baju pelantikan, koordinasi dengan Forkopimda Provinsi Lampung, menjalin komunikasi dengan Kementerian dan Pemerintah Pusat serta sebagainya.
“Insyaallah tanggal 6 Februari 2025 pelantikan dan mendengarkan arahan Presiden Prabowo. Lalu tanggal 7 Februari 2025 rapat paripurna DPRD Lampung, silaturahmi dengan Forkopimda dan masyarakat Lampung. Doakan mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah,” kata Iyay Mirza sapaan akrabnya saat mengunjungi Lampung Post, Kamis, 23 Januari 2025.
Baca Juga :
https://lampost.co/politik/dpr-mendagri-sepakat-pelantikan-kepala-daerah-6-februari-2025/
Kemudian ia juga mengatakan, setelah pelantikan. Mirza – Jihan langsung bekerja untuk masyarakat Provinsi Lampung. Ia juga sudah menyiapkan program kerja 100 hari Mirza – Jihan. “Pertama, ingin memperbaiki jalan Provinsi Lampung yang rusak. Kita usahakan semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Insyaallah kita akan berusaha maksimal,” kata Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung ini.
“Selanjutnya, kita mendukung program pemerintah Prabowo – Gibran. Seperti dapur untuk makan bergizi gratis, hilirisasi pangan dan sebagainya,” katanya.
Visi Misi
Sementara itu, Mirza – Jihan saat pagelaran Pilkada Serentak 2024, memiliki visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Kemudian visi tersebut terjabarkan dalam 3 misi yakni. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Kedua, memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU)., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu, 22 Januari 2025. Rapat tersebut menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa pada Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian pelantikan tergelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Sementara itu secara nasional, terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih, tanpa sengketa hasil pilkada pada MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 walikota dan wakil walikota juga tak mengajukan sengketa.
