Jakarta (Lampost.co): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah mengevaluasi pengusungan Anies Baswedan-Sohibul Imam di Pilkada Jakarta 2024. Rencananya, pada Minggu (11/8) mendatang, PKS akan mengumumkan hasil evaluasi dan kepastian sikap partai termasuk pengganti Anies. Selain itu, mempertimbangkan akan mengusung calon lainnya.
“Ya kami sedang evaluasi. Jadi kita tunggu lusa nanti pengumuman kepastiannya. Siapa pengganti Mas Anies,” ungkap Wasekjen DPP PKS Zainudin Paru dalam keterangannya, Jumat, 9 Agustus 2024.
Zainudin yang juga Sekretaris Tim Seleksi Calon Kepala Daerah DPP PKS menerangkan tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi telah lewat. Hal itu agar menggenapkan 4 kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan 20% calon kepala daerah. Maka, partai harus menentukan sikap lainnya. Sedangkan ihwal merapatnya PKS dalam KIM plus, Zainudin enggan menjawab.
“Itu persoalan nanti termasuk siapa yang kami usung apakah dari kader kami atau bukan, kita lihat nanti.”
Sebagai juru bicara partai, Zainudin Paru menyampaikan ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anies Baswedan dan PKS selama ini dalam memimpin dan membangun Jakarta.
“Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang tercatat adalah amal saleh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan,” katanya.
Terbuka
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan jika KIM Plus sudah terbentuk, maka pihaknya akan terbuka untuk opsi tersebut.
“Tentu kita akan senang untuk membahas apa saja kemungkinan-kemungkinannya. Tetapi, pada saatnya nanti kan itu akan jadi keputusan secara bersama-sama,” ujar Eddy, Jumat, 9 Agustus 2024.
“Nanti apapun keputusannya bersama-sama seperti saya sampaikan, itu tentu kita semuanya akan bertahap untuk melaksanakan hasil keputusan para pimpinan di KIM itu,” ujarnya.
Intinya, PAN akan menerima apapun keputusan dari Ketua Umum partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait kontestasi Pilkada DKI.
“Ya intinya kalau itu sudah menjadi keputusan dari para ketua umum di KIM, apapun keputusannya, kita sudah semuanya berkomitmen untuk melaksanakan keputusan kolektif itu,” ujarnya.