Jakarta (Lampost.co) – Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional pada kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026. Salah satu isu yang terbahas adalah wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan. Pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
“Saya yang mengucapkan memang tentang pilkada itu, tentang langsung (atau) tidak langsung. Bukan semata-mata masalah costly atau yang memarakkan politik uang. Tidak ansih seperti itu,” kata Siti, Minggu, 1 Februari 2026.
Lalu menurutnya, pilkada tidak langsung memungkinkan untuk terterapkan dengan catatan tidak menggunakan mekanisme lama. “Tentu tidak seperti DPRD zaman bahula, tidak, tapi bagaimana agar di adendum peraturan itu. Sehingga masyarakat sipil itu masih mengedepan,” ujarnya.
Kemudian Siti menekankan pemerintah harus menjelaskan tolok ukur perubahan sistem pilkada agar hak politik masyarakat tidak tereduksi. Ia juga menyampaikan opsi jika pilkada tetap digelar secara langsung.
“Opsi yang saya berikan opsi, kalau Pilkada Langsung, partai politiknya harus firm sebagai pesertanya. Lalu stakeholder harus memiliki kesamaan perspektif agar pemerintahan yang efektif. Ada keberpihakan pemda untuk mengeksekusi program rakyat, bukan sebaliknya, OTT (operasi tangkap tangan),” katanya.
457 Kasus OTT
Selanjutnya ia menilai pilkada langsung belum sepenuhnya efektif. Siti menyebut terdapat 457 kasus OTT selama pilkada langsung berlangsung. Ini merusak tatanan birokrasi dan masyarakat, meski pilkada sejak 2001 untuk mendorong desentralisasi dan kesejahteraan daerah.
Kemudian Siti juga menyampaikan pandangan Prabowo terkait arah pembangunan nasional dan daerah.
“Bayangan Pak Presiden, mestinya menjadi satu kesatuan yang kontinum antara pembangunan nasional dan daerah. Makanya kenapa kabinet kemarin dimagelangkan (retret Magelang), untuk menyamakan perspektif tadi itu,” ujarnya.
Terkait keputusan mekanisme pilkada, Siti menyebut Prabowo belum menyampaikan kesimpulan.
“Tidak. Tidak bicara (kesimpulan). Cuma saya mengatakan, mohon memberikan penjelasan mengapa Pilkada langsung itu perlu dievaluasi secara kritis. Lalu seandainya ada opsi melalui DPRD yang seperti apa? Tidak mungkin kan yang baheula kan gitu?” katanya.
Kemudian ia menegaskan pilkada harus berdampak pada kualitas pemerintahan daerah. “Kalau sudah tidak bisa mengurus dan melayani, pemda apa itu..? Sibuk dengan OTT, sibuk dengan manuver-manuver politik, sibuk dengan katakan konflik antara kepala daerah dan wakilnya, pecah kongsi. Sibuk gitu aja. Kapan kerjanya? Nah ini antara lain yang kita pikirkan,” katanya.
