Jakarta (Lampost.co) — Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Jamaluddin Idham mengungkapkan ada delapan tantangan utama yang saat ini terhadapi Indonesia.
“PDI Perjuangan menyadari tantangan masa depan tidak mudah. Setidaknya ada delapan tantangan utama.” kata Jamaluddin saat membacakan naskah Rekomendasi Eksternal. Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026, Jakarta, Senin, 13 Januari 2026.
Kemudian tantangan tersebut terawali dengan krisis keteladanan bernegara akibat penyelewengan etika dan tata perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta bencana dan malapetaka ekologis sebagai dampak dari kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan yang tidak terkendali, hingga industrialisasi ekonomi ekstraktif.
Lalu tantangan berikutnya yang tersoroti adalah robohnya supremasi hukum yang mengakibatkan hukum kehilangan ruh kemanusiaan yang beradab. Serta persoalan ekonomi sistemik yang mencakup keterbatasan fiskal, penumpukan utang luar negeri, korupsi. Hingga de-industrialisasi yang memicu pengangguran dan kemiskinan.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan juga memberikan catatan keras terhadap bekerjanya otoritarian populis yang membungkam suara kritis. Mengabaikan mekanisme check and balances, serta melakukan penyalahgunaan kekuasaan negara atau abuse of power.
Suara Rakyat
Lebih lanjut, Jamaluddin menyebutkan adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik. Serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai poin terakhir, tantangan datang dari pertarungan geopolitik global yang membangkitkan kembali neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme.
Seluruh persoalan ini terjawab melalui tema Rakernas “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya”. Ini yang menekankan keyakinan bahwa kebenaran pasti menang.
Kemudian mewakili partai, Jamaluddin Idham memaparkan landasan politik partai yang kini berfokus pada upaya menjawab berbagai persoalan fundamental bangsa. Melalui identifikasi delapan tantangan utama yang tengah dihadapi Indonesia.
Selanjutnya Jamaluddin menegaskan bahwa sikap politik PDI Perjuangan berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945. Politik terpandu oleh ide, imajinasi, etika, serta cita-cita Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri.
“Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya yang teramanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik. PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu adalah kebenaran ideologis Pancasila. Kebenaran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada Rakyat,” tuturnya.
