Bandar Lampung (Lampost.co) – Segudang pekerjaan rumah (PR) harus terselesaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024-2029. Untuk 15 Kabupaten/Kota di Lampung, pelantikan wakil rakyat tersebut akan tergelar 19-20 Agustus 2024.
Hal tersebut tersampaikan oleh Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila), Budi Harjo. Ia menyoroti sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera tertuntaskan oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2024-2029.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja lima tahun terakhir anggota dewan periode 2019-2024 masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Terutama terkait perekonomian masyarakat, pengangguran, dan tingkat kemiskinan.
Baca Juga :
“Selama lima tahun terakhir, kita bisa merasakan PR yang masih tertinggal. Seperti kondisi ekonomi masyarakat yang belum membaik. Lalu tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan kemiskinan yang belum turun secara signifikan. Selain itu, masalah pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Akses terhadap layanan tersebut masih sulit terjangkau oleh masyarakat,” kata Budi Harjo, Minggu, 12 Agustus 2024.
Kemudian ia menekankan bahwa masalah-masalah ini harus menjadi komitmen bersama. Antara pemerintah kota dan DPRD Kota Bandar Lampung yang baru.
Lalu, menurut Budi, komposisi anggota dewan yang baru dan semangat yang baru. Harapannya mereka memiliki visi dan misi untuk meninggalkan warisan kebaikan yang bisa terasakan oleh masyarakat.
“Saya berharap para anggota dewan yang baru benar-benar merealisasikan janji kampanye mereka. Dalam bentuk program-program yang konkret untuk masyarakat,” katanya.
100 Hari
Selanjutnya ia meminta para anggota dewan dalam 100 hari pertama kerja, harus mendorong pemerintah kota atau walikota dalam menyusun APBD perubahan yang pro-rakyat. Budi Harjo juga menekankan pentingnya memanfaatkan anggaran perubahan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran perubahan ini harus termanfaatkan dengan maksimal. Agar kehadiran pemerintah benar-benar terasakan oleh masyarakat. Jangan sampai anggota dewan yang baru hanya memberikan anggaran yang biasa-biasa saja. Tanpa terobosan yang nyata,” tegasnya.
Kemudian ia juga mengingatkan bahwa kondisi infrastruktur Kota Bandar Lampung. Seperti jalan yang masih banyak yang buruk, harus menjadi prioritas utama. Agar masyarakat bisa menaruh simpati dan apresiasi terhadap kinerja para wakil rakyat yang baru.
“Nggak usah ada lagi ada program umroh gratis jika masih banyak masyarakat yang kesulitan makan. Anggaran dalam APBD perubahan harus benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
