Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung merangkul organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi perempuan. Mereka membentuk posko aduan pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Pada intinya dalam kegiatan sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah ini. Target sasarannya bermacam-macam seperti penyandang disabilitas, pemilih pemula, organisasi kepemudaan, dan organisasi perempuan.” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Bandar Lampung, Muhammad Muhyi, Senin, 14 Oktober 2024.
Kemudian ia mengatakan, pihaknya pun telah menandatangani nota kesepahaman dengan organisasi perempuan. Serta organisasi kepemudaan untuk ikut dalam mengawasi pemilihan kepala daerah.
“Selain menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan organisasi perempuan serta organisasi kepemudaan. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah menjalin kerjasama dengan mereka. Agar sekretariatnya dapat berguna menjadi posko aduan pelanggaran pemilihan kepala daerah,” katanya.
Selanjutnya ia mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat melaporkan indikasi pelanggaran. Apalagi dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang terjadi sekitar lingkungannya dengan mudah serta cepat.
“Jadi organisasi perempuan serta organisasi kepemudaan ini menjadi kepanjangan tangan Bawaslu. Saat menerima laporan dari masyarakat bisa langsung tersampaikan kepada kami. Untuk itu kami sudah membagikan spanduk. Yang menunjukkan bahwa sekretariat mereka menjadi posko aduan juga,” tambahnya.
Kemudian ia mengharapkan peran aktif keterlibatan organisasi perempuan dan organisasi kepemudaan. Apalagi dalam mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah. Dengan menerima pengaduan langsung dari masyarakat, dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang baik.
“Jadi tidak hanya seremonial menandatangani nota kesepahaman. Tapi juga memperluas peranan yang lebih merata kepada semua kalangan. Untuk ikut serta dalam mengawasi pemilihan kepala daerah tahun ini,” ujarnya.
Kesetaraan Perempuan
Sementara itu, Ketua Serikat Perempuan (SP) Sebay Lampung, Reni Mutia menambahkan. Sebagai salah satu organisasi perempuan Kota Bandar Lampung siap berperan aktif.
“Saat ini selain kesetaraan bagi perempuan, perlu juga keadilan sebagai fokusnya saat ini. Peran perempuan ada dimanapun termasuk dalam pemilihan kepala daerah kali ini,” ujarnya.
Kemudian ia mengatakan posisi perempuan dalam pemilihan kepala daerah 2024., tidak hanya hadir secara fisik untuk memenuhi kuantitas. Akan tetapi juga memerlukan keadilan dalam berperan bagi perempuan untuk ikut serta dalam setiap tahapan.
“Jadi yang kita tuntut bukan hanya kuantitasnya saja. Tetapi juga kualitas kami perempuan dalam berperan dalam pemilihan kepala daerah ini,” tambahnya.
