Bandar Lampung (Lampost.co): Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025, puluhan organisasi buruh dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menyatakan siap turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam momentum tersebut, PPRL menyoroti berbagai persoalan struktural yang dialami buruh. Termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, upah murah, serta menguatnya kebijakan yang dinilai otoriter di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mereka menyebut bahwa krisis multidimensi yang melanda Indonesia saat ini tidak hanya berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Tetapi juga mempersempit ruang demokrasi dan menambah beban hidup rakyat akibat inflasi serta harga kebutuhan pokok yang melambung.
“Program Asta Cita yang dijanjikan Prabowo-Gibran belum menjawab kebutuhan dasar rakyat. Justru 250 ribu lebih buruh kehilangan pekerjaan selama 2024, dan puluhan ribu lainnya menyusul sejak awal tahun ini,” tegas pernyataan resmi PPRL.
Tak hanya soal ekonomi, PPRL juga menyoroti percepatan pembahasan RUU TNI yang dinilai berbahaya bagi demokrasi sipil. Mereka menegaskan bahwa Hari Buruh 2025 bukan sekadar perayaan simbolik. Melainkan aksi nyata untuk menuntut keadilan struktural di sektor buruh, agraria, lingkungan, hingga perlindungan terhadap kaum perempuan.
