Bandar Lampung (Lampost.co)– Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengoptimalkan kualitas infrastruktur sebagai prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan meningkatkan kemantapan jalan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, M. Taufiqullah, menyebut komitmen tersebut terwujud dengan optimalisasi kegiatan penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov Lampung.
“Pada 2024 total ada 55 paket pekerjaan infrastruktur dengan rincian 43 penanganan infrastruktur jalan dan 12 jembatan,” ujarnya, Senin, 15 Juli 2024.
PUPR Bakal Tangani Infrastruktur di Lamsel
Penanganan ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Lampung. Harapannya mobilitas masyarakat terjaga dengan kondisi infrastruktur yang baik. Dengan demikian memberi dampak positif pada perekonomian daerah.
Selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pihaknya juga mengusulkan sejumlah ruas jalan untuk memperoleh pendanaan inpres jalan daerah (IJD) dari Pemerintah Pusat.
“Untuk usulan IJD tahun ini kita usulkan ke pusat 16 ruas jalan, semoga pusat menyetujui,” kata dia.
Pada 2023, Provinsi Lampung memperoleh pendanaan penanganan infrastruktur melalui IJD terhadap 16 ruas jalan.
Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran senilai Rp806 Miliar untuk menangani 16 ruas jalan sepanjang 102 Km yang tersebar di 11 kabupaten di Lampung.
Proyek tersebut telah rampung dan di resmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Lampung pada Kamis, 11 Juli 2024 di Blambangan Pagar, Lampung Utara.
Selain meningkatkan infrastruktur, stabilitas inflasi daerah juga menjadi indikator penting dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Lampung.
Daya Beli Masyarakat
Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin menjelaskan, kondisi inflasi harus tetap terjaga dalam batas normal agar tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Pasalnya, inflasi akan berpengaruh terhadap harga dan juga daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kemarin waktu mendampingi Pak Jokowi kunker, masyarakat mengeluhkan kondisi harga produk pertanian yang turun. Ini bisa jadi karena inflasinya terlalu rendah. Karena di Tanggamus sudah terjadi deflasi,” ungkapnya.
Ia berharap kolaborasi pemangku kepentingan terkait dapat ditingkatkan untuk menyetabilkan inflasi. Sehingga harapannya harga komoditas pertanian tetap terjaga dan memantik minat masyarakat khususnya anak muda untuk terjun di dunia pertanian maupun perkebunan.
“Saya berpesan agar ini dicari solusinya, supaya normal. Sehingga tidak merugikan para petani, pekebun, dan industri lainnya,” kata dia.
