Bandar Lampung (Lampost.co) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menyerahkan penetapan perwalian anak terlantar yang ada di Bandar Lampung.
Kepala Kejari Bandar Lampung, Helmi mengatakan penyerahan penetapan perwalian anak terlantar tersebut sebagai upaya untuk melindungi hak anak tersebut.
“Langkah ini akan kita sosialisasikan agar program ini bisa diinisiasi se-Provinsi Lampung. Harapannya anak terlantar bisa ada perlindungan,” katanya, Senin, 23 September 2024.
Baca Juga:
Ia menjelaskan proses penyerahan perwalian anak terlantar tersebut berawal dari data Dinas Sosial dan bekerjasama dengan Kejari. Hal ini untuk mengeluarkan sertifikat hak anak.
“Sehingga hak-hak anak terpenuhi sama dengan anak yang lain. Harapan kita hak kewarganegaraan anak terpenuhi, sekalian menyadarkan untuk bisa melindungi anak terlantar,” ujarnya.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengadakan kerja sama untuk perwalian anak.
“Jadi anak yang ada di Bandar Lampung ini dapat perwalian jelas. Total ada 90 lebih anak terlantar dan kebanyakan yang ada di yayasan, tapi ada juga dari luar Bandar Lampung. Tapi karena anak ini ada di sini jadi kita yang tindaklanjuti,” jelasnya.
Adapun perwalian terhadap 10 anak di bawah umur ini rata-rata anak tersebut merupakan anak kurang beruntung. Seperti anak hasil kekerasan seksual, anak inses atau lahir dari orang tua yang merupakan kakak beradik, anak disabilitas dan anak yang lahir dari orang tua di bawah umur.
Pertama di Lampung
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bandar Lampung mengajukan permohonan perwalian kepada sepuluh anak di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
Kasi Datun Kejari Bandar Lampung Bambang Irawan mengatakan, permohonan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan legalitas akan wali anak, Selasa, 27 Agustus 2024.
Upaya ini agar anak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan hak keperdataan lainnya.
“Sebagai bhakti tugas demi kepedulian terhadap anak dan kemanusiaan yang selaras dengan Tusi Penegakan Hukum Bidang Datun,” katanya.
Ia berharap, agar lembaga sosial atau panti asuhan dan lembaga terkait yang memiliki anak tidak ada orang tuanya segera mengurus perwalian.
“Nanti kami yang mengajukan perwalian ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, agar hak-hak perdata dan lainnya terpenuhi di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu Jaksa Kejari Bandar Lampung Meilita Hasan mengatakan permohonan perwalian ini berdasarkan Pasal 360 KUHPerdata, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.
“Permohonan perwalian diajukan terhadap sepuluh anak yang masih dibawah umur dengan beberapa diantaranya dengan kondisi disabilitas yang tidak berada dalam pengasuhan orang tua,” katanya.
Kegiatan ini merupakan pilot project pertama kali di wilayah hukum Provinsi Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Serta menegakan kewibawaan negara dan melindungi kepentingan umum.
“Anak tersebut di antaranya ada yang hasil hubungan saudara kandung (inses), ada korban kekerasan, ada juga hasil di luar nikah dan lainnya,” ungkapnya.
