Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung anggarkan Rp94,8 miliar untuk tangani stunting. Anggaran tersebut untuk penanganan kegiatan intervensi sensitif, spesifik dan kegiatan koordinasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan pihaknya terus fokus lakukan penanganan untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat guna menyelesaikan permasalahan stunting.
“Kami melakukan sejumlah langkah. Misalnya membangun database sasaran calon penerima program intervensi khususnya keluarga yang memiliki balita. Ini terintegrasikan dengan data sasaran keluarga beresiko stunting,” kata Elvira, Rabu, 11 September 2024.
Selain itu, pihaknya juga melakukan intervensi spesifik atau sensitif untuk jalankan program pemenuhan protein hewani. Yakni berupa pemberian telur ayam untuk anak beresiko stunting.
“Khusus untuk bantuan langsung ke masyarakat menyalurannya melalui kegiatan posyandu. Kegiatan kunjungan ke PAUD dan menyerahkan pada momen kunjungan gubernur ke lokus di kabupaten/kota,” jelasnya.
Pihaknya juga akan fokus menjalankan program tersebut untuk masyarakat tidak mampu agar mendapatkan bantuan tambahan gizi. Dengan langkah awal langsung berkoordinasi dengan tim pedamping keluarga, atau posyandu terdekat.
“Nanti secara langsung kami berikan treatment pemenuhan gizi sekurang-kurangnya 14 hari berturut- turut untuk mendapatkan makanan bersumber gizi,” katanya.
Permasalahan Gizi
Pihaknya juga terus upaya menjangkau target sasaran balita di Lampung melalui kegiatan penimbangan dan pengukuran langsung setiap bulan di posyandu.
“Saat menemukan balita beresiko stunting, maka akan langsung mendapatkan treatment intervensi untuk mengatasi permasalahan gizinya. Kami juga door to door ke rumah warga,” katanya.
Pemerintah juga menargetkan penurunan prevalensi stunting di Lampung sesuai dengan capaian yang telah berhasil. Kemudian target yang di tetapkan terealisasi.
“Tahun 2023 Provinsi Lampung berada di tingkatan 4 terendah nasional, yakni sebesar 14,9%. Target tahun 2024 ini jika merujuk RPJMD 2019-2024 adalah sebesar 14%,” tutup dia.
