Bandar Lampung (Lampost.co) – Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan pelatihan penjamah makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai apresiasi. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar dalam tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pengamat Kebijakan Publik, Vincensius Soma Verrer, menilai pelatihan yang digelar pasca insiden keracunan siswa menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap pentingnya keamanan pangan. “Artinya Pemkot Bandar Lampung sudah memperlihatkan kesadaran, bahwa keamanan pangan menjadi sebuah hal yang tidak terpisahkan dalam pelayanan publik daerah,” ujarnya, Minggu, 5 Oktober 2025.
Meski begitu, ia menegaskan pola yang ditempuh pemerintah masih bersifat reaktif. “Dalam konteks kebijakan publik, setiap langkah seharusnya berada dalam logika antisipatif. Bukan hadir sebagai respons darurat setelah masalah terjadi,” kata dia.
Menurut Soma, kelemahan perencanaan terlihat jelas karena pemerintah baru bergerak setelah kasus keracunan menimpa siswa. Ia mengingatkan bahwa pelatihan tidak boleh berhenti sebagai formalitas kegiatan. Diperlukan tindak lanjut yang berkesinambungan, khususnya agar informasi tentang penjamah makanan yang sudah dilatih dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.
“Permasalahan ini sudah meluas, sehingga tanpa keterbukaan yang jelas masyarakat akan tetap khawatir. Akuntabilitas dari hasil pelatihan harus benar-benar tersampaikan kepada publik,” tegasnya.
Langkah pembenahan akan bernilai strategis jika disertai penguatan sistemik, bukan sekadar respons sesaat. Transparansi dan konsistensi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat kembali pulih.
