Bandar Lampung (Lampost.co) — Ratusan orang menggelar aksi di depan kantor KPU Provinsi Lampung,Sabtu, 2 Maret 2024. Mereka berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank).
Koordinator lapangan aksi, Suadi Romli, dalam orasinya menyebutkan Pemilu 2024 di Lampung melibatkan ratusan ribu orang sebagai penyelenggara. Seepti 180.775 anggota KPPS, kemudian 51.650 anggota Linmas, serta anggota PPK dan PPS yang tersebar di 15 kabupaten/kota se Lampung.
Lanjut Romli, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lampung menyentuh angka 6.539.128 pemilih, tentunya menyudutkan KPPS sebagai leading sektor.
“Terutama dengan berbagai isu seperti tuduhan carut marutnya proses penghitungan dan rekapitulasi suara,” Ujar Romli dalam orasinya di depan Kantor KPU Lampung.
Romli menambahkan,kompleksitas kerja KPPS, Linmas hingga PPS dan PPK, sehingga memakan korban jiwa pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Mereka diduga sakit dan kelelahan,karena itu, Pematank menuntut KPU memberi perhatian serius terhadap upanya menjalankan tugas, terutama bagi keluarga korban.
“Kami juga meminta KPU tidak ikut-ikutan menyalahkan kinerja KPPS yang sudah membantu pelaksanaan pemilu. KPU harus memberikan santunan dan harus mengcek apa masih ada yang belum mendapat bantuan,” katanya.
Pematank juga meminta para elit politik tim kampanye daerah dan tim kampanye nasional, capres-cawapres bersatu demi keutuhan NKRI.
Sementara, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan KPU Provinsi Lampung dan KPU di 15 kabupaten/kota tengah menjalankan pleno rekapitulasi di tingkat kbupaten/kota.
“Kami berkomitmen agar menjaga suara. Kami menolak semua bentuk intervensi yang ada,” ujar Erwan saat menemui aksi masa di depan Kantor KPU Lampung.
Erwan menyebutkan memang ada beberapa anggota KPPS, Linmas dan badan adhoc yang meninggal karena kelelahan, baik sebelum atau sesudah penghitungan.
“Kerja memang berat, karena ada lima jenis surat suara, semoga yang meninggal khusnul khotimah,” katanya.
Lanjut Erwan, para korban meninggal telah ter-cover BPJS. Selain itu, KPU Provinsi Lampung juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban, yang anggarannya berasal dari KPU Provinsi Lampung.
