Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung menggelar diskusi strategis bertema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Inovatif, dan Inklusif Mendukung Percepatan Penurunan Kemiskinan” pada Kamis, 10 April 2015, bertempat di Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila).
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung menekankan pentingnya penyusunan matriks dan outcome dari kolaborasi strategis antara Bank Indonesia KPw Provinsi Lampung dengan pemangku kebijakan daerah. Diskusi ini juga menjadi ruang untuk menggali masukan, melakukan tanya jawab, serta merumuskan indikasi rencana tindak lanjut dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Baca juga: Baznas Lampung Kumpulkan Zakat Untuk Kemaslahatan Umat
Dalam focuss group discussion (FGD) penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung di Universitas Lampung, Baznas menawarkan upaya pengentasan kemiskinan dengan metode pemberdayaan.
Ketua Baznas Lampung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan hal tersebut saat memaparkan makalah tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan oleh Baznas. Pengentasan kemiskinan yang Baznas lakukan dengan mengelola dana ZIS untuk urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi para mustahik.
Menurutnya, angka kemiskinan di Lampung saat ini menyentuh angka 10,62%. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merancang strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi.
“Rancangan program-program Baznas untuk memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Yakni melalui peningkatan kapasitas, akses sumber daya, dan ketahanan masyarakat,” ungkapnya, Kamis, 10 April 2025.
Dia menjelaskan, Baznas mengedepankan prinsip pemberdayaan bukan hanya sebatas memberi bantuan. Dengan pemberdayaan, selain sebagai objek penerima bantuan, mustahik juga menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi.
Kolaborasi
Untuk itu, menurutnya perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah dan Baznas untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan pemerintah sangat penting untuk memperluas penerapan program pemberdayaan oleh Baznas.
“Program yang Baznas rancang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar dapat mandiri secara ekonomi,” kata dia.
Dalam forum itu, Iskandar memberikan rekomendasi untuk pengembangan program distribusi zakat ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Sebab menurutnya, masyarakat di daerah 3T mengalami kesulitan mendapatkan akses sumber daya dan layanan dasar.
“Dengan memperluas jangkauan program, Baznas dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi,” tambahnya.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Fiskara Indawan, Ekonom Senior Bank Indonesia KPw Provinsi Lampung, Iskandar Zulkarnain, Ketua Baznas Provinsi Lampung. Serta Asih Murwiati, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila.
Dalam forum ini sejumlah peserta dari berbagai institusi penting juga mengikuti. Antara lain seperti Bank Indonesia KPw Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, perwakilan perguruan tinggi, Bappeda Provinsi Lampung, serta stakeholder struktural lainnya.
Harapannya kegiatan dapat memperkuat sinergi antar-lembaga dan menghasilkan langkah-langkah nyata. Yakni dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
