Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung terus memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana pada 2026.
Fokus utama pemerintah arahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Serta kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa megathrust dan tsunami.
Salah satu target yang dipatok BPBD Lampung adalah pembentukan 50 Desa Tangguh Bencana (Destana) baru dan empat Kecamatan Tangguh Bencana di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengatakan hingga saat ini jumlah Desa Tangguh Bencana di Lampung masih relatif terbatas.
“Target 2026 kami akan membentuk sekitar 50 Desa Tangguh Bencana baru. Saat ini total Destana di Lampung diperkirakan baru sekitar 80 desa,” ujarnya, Selasa, 27 Januari 2026.
Tak hanya di tingkat desa, BPBD juga berencana mengembangkan empat Kecamatan Tangguh Bencana dengan cakupan masyarakat yang lebih luas.
Penentuan lokasi kecamatan tersebut masih dalam tahap asesmen dengan prioritas wilayah rawan banjir, longsor, dan tsunami.
“Wilayah prioritas kami antara lain Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Pesawaran,” jelas Rudy.
Dalam pelaksanaan program Destana, BPBD Lampung akan menggandeng berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera).
Kegiatan yang mereka siapkan meliputi penyusunan dokumen rencana kontinjensi, penetapan jalur evakuasi, hingga simulasi atau gladi bencana bersama masyarakat.
“Prinsipnya, masyarakat harus terlibat aktif agar benar-benar siap dan mandiri saat bencana terjadi,” tegasnya.
Edukasi dan Simulasi
Terkait potensi gempa megathrust dan tsunami, BPBD Lampung menyebut telah melakukan berbagai upaya edukasi dan simulasi kesiapsiagaan, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun sekolah.
Dokumen rencana kontinjensi khusus tsunami bahkan telah pemerintah miliki sejak 2018 dan diperbarui pada 2022.
Saat ini, BPBD Lampung juga telah menerima bantuan enam unit Early Warning System (EWS) dari program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) Bank Dunia melalui BNPB. Perangkat tersebut dipasang di enam desa di Lampung Selatan.
“Namun jumlah itu masih jauh dari kebutuhan ideal. Untuk seluruh wilayah pesisir Lampung, kebutuhan EWS diperkirakan mencapai sekitar 90 unit,” ungkap Rudy.
Menghadapi keterbatasan anggaran APBD, BPBD Lampung pun menyiapkan strategi alternatif dengan melibatkan sektor swasta.
“Kami sedang membahas untuk mengimbau perusahaan-perusahaan di sepanjang pesisir agar menyalurkan dana CSR dan bekerja sama dalam pengembangan Early Warning System,” katanya.
