Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung dorong percepatan bantuan bagi petani yang miliki sawah gagal panen atau puso akibat banjir di Lampung.
Gagal panen yang meliputi pada masa tanam tahun 2023 dan akan menerima bantuan stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Sjawal mengatakan proses penyaluran bantuan tersebut kini masih bergulir pada tahap verifikasi.
Hasil sementara proses verifikasi oleh BNPB mencatat sebanyak 2.032 hektare sawah Lampung terverifikasi mengalami puso dan layak memperoleh bantuan tersebut.
“Kondisi update terakhir kita mendapatkan verifikasi bahwa ada 2.032 hektare dan 2.341 petani terdampak puso yang sudah terverifikasi,” ujarnya, Senin, 4 Maret 2024.
Besaran bantuan stimulan yang bagi petani adalah Rp8 juta per hektare dengan total anggaran kumulatif se-Provinsi Lampung sebanyak Rp16,261 Miliar.
Pihaknya kini masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait jadwal pasti pencairan bantuan stimulan itu.
“Kita sudah koordinasi, saat ini masih menunggu untuk proses selanjutnya,” kata dia.
Lebih lanjut, BPBD Lampung berharap bantuan ini dapat segera terealisasi agar menjadi stimulus bagi para petani terdampak untuk kembali melakukan aktivitas produksi pertanian.
“Selama ini bantuan terfokus ke Pulau Jawa, kita berharap tidak lama lagi akan mendapatkan realisasi bantuan puso 2023,” ungkapnya.
BPBD Lampung juga akan mengusulkan lahan sawah yang terdampak banjir pada sejumlah kabupaten pada awal tahun ini untuk memperoleh bantuan serupa untuk tahun anggaran 2024.
“Kita harapkan tahun ini (juga dapat bantuan). Karena sudah banyak kabupaten terdampak banjir. Seperti Mesuji dan Tulang Bawang yang hampir ratusan bahkan ribuan hektare (terdampak). Akan kami usulkan untuk tahun 2024,” tuturnya.
Berdasarkan data BNPB, total lahan terdampak banjir secara nasional pada tahun 2023 sebanyak 110.383,80 hektare dan 54.442,42 mengalami puso.
Jumlah tersebut tersebar pada 136 kabupaten yang ada di 20 provinsi.