Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak lagi akan menerima tambahan modal dari APBD.
Sebaliknya, perusahaan daerah agar lebih kreatif dalam mengelola aset yang ada agar dapat berkontribusi bagi pendapatan daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan BUMD seperti PT Wahana Raharja, memiliki aset yang seharusnya bisa bermanfaat secara maksimal. Untuk itu, butuh strategi baru dari jajaran direksi yang nantinya terpilih.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Rampungkan Seleksi Administrasi Direksi BUMD
“Tidak ada lagi suntikan modal untuk BUMD. Mereka sudah memiliki aset yang bisa dioptimalkan. Oleh sebab itu, kami berharap calon direksi dapat menghadirkan konsep, strategi, dan kreativitas baru agar BUMD bisa berkontribusi terhadap penguatan APBD Lampung,” kata Mulyadi, Rabu, 20 Agustus 2025.
Tahap Akhir
Mulyadi menambahkan, proses seleksi calon direksi BUMD saat ini telah memasuki tahap akhir.
Dari total 35 pelamar, sebanyak 25 orang lolos tahap seleksi administrasi. Selanjutnya, pada uji kelayakan dan kepatutan, jumlah peserta mengerucut menjadi 17 orang.
Rinciannya, di PT Wahana Raharja terdapat 7 peserta, namun 2 peserta tidak memenuhi passing grade sehingga tersisa 5 orang. Sementara di PT Lampung Jasa Utama (LJU), dari 18 peserta, 6 orang tidak lulus dan menyisakan 12 orang.
“Tahap berikutnya adalah wawancara, di mana tim panitia seleksi akan menggali sejauh mana komitmen, inovasi, dan visi para calon dalam memajukan BUMD. Dari proses ini, masing-masing perusahaan daerah akan menyisakan dua calon terbaik yang nantinya ditentukan lebih lanjut,” jelasnya.
Ia berharap, ke depan jajaran direksi BUMD dapat bekerja lebih profesional dan menghadirkan terobosan baru. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang pengelolaan BUMD.
“Mohon doa agar direksi yang terpilih nanti bisa lebih profesional, inovatif, dan benar-benar membawa perubahan positif. Karena BUMD merupakan salah satu instrumen penting Pemprov Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tutup Mulyadi.
