• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Iklan
  • Tentang Kami
  • E-Paper
Rabu, 02/07/2025 00:21
  • BERANDA
  • BOLA
  • TEKNOLOGI
  • EKONOMI BISNIS
    • BANK INDONESIA LAMPUNG
    • BANK SYARIAH INDONESIA
    • BANK LAMPUNG
  • PENDIDIKAN
    • UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
    • UNILA
    • UIN LAMPUNG
    • U B L
    • S T I A B
  • KOLOM
    • OPINI
    • REFLEKSI
    • NUANSA
    • TAJUK
    • FORUM GURU
  • LAMPUNG
    • BANDARLAMPUNG
    • PEMKOT BANDARLAMPUNG
    • PEMPROV LAMPUNG
    • TULANG BAWANG BARAT
    • LAMPUNG BARAT
  • IKLAN PENGUMUMAN
  • INDEKS
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BOLA
  • TEKNOLOGI
  • EKONOMI BISNIS
    • BANK INDONESIA LAMPUNG
    • BANK SYARIAH INDONESIA
    • BANK LAMPUNG
  • PENDIDIKAN
    • UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
    • UNILA
    • UIN LAMPUNG
    • U B L
    • S T I A B
  • KOLOM
    • OPINI
    • REFLEKSI
    • NUANSA
    • TAJUK
    • FORUM GURU
  • LAMPUNG
    • BANDARLAMPUNG
    • PEMKOT BANDARLAMPUNG
    • PEMPROV LAMPUNG
    • TULANG BAWANG BARAT
    • LAMPUNG BARAT
  • IKLAN PENGUMUMAN
  • INDEKS
No Result
View All Result
Home Ekonomi dan Bisnis

BUMN di Lampung Minim Kontribusi untuk Daerah

Keberadaan perusahaan plat merah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mestinya bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah

Triyadi Isworo by Triyadi Isworo
06/05/25 - 21:00
in Ekonomi dan Bisnis, Lampung
A A
Kereta Api Babaranjang

Foto: Kereta Api Babaranjang. (Dok. KAI Divre IV Tanjungkarang)

Bandar Lampung (Lampost.co) — Keberadaan perusahaan plat merah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mestinya bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sebab keberadaannya turut membawa tanggung jawab moral bagi daerah tempatnya berada.

 

Pengamat Kebijakan publik, Dedy Hermawan mengungkapkan. Semua stakeholder termasuk BUMN harus berkontribusi aktif bagi pembangunan daerah tempatnya beroperasi. Jangan sampai, keberadaan perusahaan BUMN malah menjadi problem bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

 

Kemudian misalnya, masalah yang timbul dari salah satu perusahaan BUMN adalah gangguan lalu lintas akibat perlintasan kereta api. Perlintasan kereta mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat karena tak bisa melintas dalam waktu yang lama.

 

“Selain mereka harus menjaga lingkungan tapi juga berkontribusi terhadap permasalahan pembangunan. Apalagi untuk kesejahteraan masyarakat baik infrastruktur maupun lainnya,” katanya, Selasa, 6 Mei 2025.

 

Lalu ia menyampaikan, skema kolaborasi itu harus bisa termaksimalkan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat sipil, swasta, maupun BUMN dalam melakukan pembangunan. Pihak-pihak tersebut harus berkomunikasi untuk pembangunan mulai dari perencanaan hingga penerapan.

 

“Seperti ada forum CSR yang sekarang, mungkin bisa teroptimalkan lagi untuk penyelesaian masalah daerah.,” ujar akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ini.

 

Selanjutnya ia berpendapat, awal periode ini, pemerintah mesti melakukan evaluasi seberapa optimal peran dari perusahaan BUMN bagi daerah. Jangan sampai kontribusinya hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab sehingga tidak maksimal.

 

“Itu semua bisa, tinggal bagaimana optimalisasi pola pembangunan yang kolaboratif. Karena mereka punya tanggung jawab moral juga karena berada pada sebuah daerah,” katanya.

 

Sementara itu, Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari menyampaikan. Pihaknya telah menyalurkan CSR Rp.814 Miliar untuk program bina lingkungan pada wilayah kerja selama 2024. Wilayah kerja tersebut dari Bandar Lampung hingga Ogan Komering Ulu (Oku), Sumatera Selatan.

 

Kemudian dana tersebut tergunakan untuk pengembangan sarana pendidikan, tempat ibadah, peningkatan kesehatan, bantuan korban bencana alam, dan pengembangan fasilitas umum. Meski begitu Zaki enggan membuka rincian penyaluran CSR tersebut.

 

“CSR tidak Lampung saja, tapi sampai OKU juga,” singkatnya.

 

Jadi Sorotan Gubernur

Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengeluhkan minimnya kontribusi sejumlah perusahaan BUMN terhadap Provinsi Lampung. Padahal, Pemerintah Provinsi Lampung harus mengurus sekitar 9,4 juta penduduk.

 

Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa Provinsi Lampung tidak memiliki areal tambang skala besar. Berbeda dengan provinsi lain yang menerima dana bagi hasil (DBH) tambang hingga mencapai Rp200 miliar.

 

Kemudian menurut Mirza ada salah satu BUMN pada bidang pertambangan yang hanya melewati Lampung dari Sumatera Selatan menuju Pulau Jawa. “Tambang kami tidak ada satu persen pun, hanya menjadi lintasan. Perusahaan itu, 27 juta ton keluar lewat pelabuhan. Tapi kami tidak menerima sepersen pun, hanya dapat CSR saja,” ujar Mirza dalam agenda RDP bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri kemarin.

 

Selain itu, Mirza juga mengeluhkan minimnya kontribusi pada perusahaan sektor pelabuhan terhadap Provinsi Lampung. “Pelabuhan itu ada 40 juta warga dari Jawa ke Lampung dan dari Lampung ke Sumatera menggunakan pelabuhan. Tetapi rakyat Lampung tidak menerima apa-apa karena perusahaan pelabuhan yang mengelolanya. Begitu juga pelabuhan lain untuk impor, kami tidak mendapat apa-apa,” katanya.

 

Kemudian Mirza menyoroti banyaknya aktivitas ekonomi BUMN yang tidak memberikan kompensasi kepada Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota. “Padahal, pemerintah daerah, yakni walikota dan bupati, tetap harus melayani masyarakat. Ketika anggaran tidak mencukupi, bupati dan walikota yang menanggung risikonya lebih dulu,” ujarnya.

 

Tags: asdpBadan Usaha Milik NegaraBNIBRIBukit AsamBUMNdan PegadaianDedy HermawanGubernurHutama KaryaKAIKereta ApiLAMPUNGMandiripelindopembangunan daerahPembangunan PerumahanPemerintah Daerahpengamat kebijakan publikperlintasan kereta apiPERTAMINAperusahaan plat merahPLNproblem masyarakatRahmat Mirzani Djausaltanggung jawab moral bagi daerahWaskita
ShareSendShareTweet

Berita Lainnya

Pemprov Lampung Raup Rp140 M Selama Pemutihan Pajak 2 Bulan

Pemprov Lampung Raup Rp140 M Selama Pemutihan Pajak 2 Bulan

by Delima Napitupulu
01/07/2025

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mencatat pendapatan Rp140 miliar dari pemutihan pajak. Nominal itu terhitung...

Lampung Inflasi 0,04 Persen M-to-M Bulan Juni

Lampung Inflasi 0,04 Persen M-to-M Bulan Juni

by Delima Napitupulu
01/07/2025

Bandar Lampung (Lampost.co)-- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat inflasi Juni 2025 sebesar 0,04 persen secara bulanan atau month...

Polres Lampung Timur saat melakukan upacara Hari bhayangkara ke-79 di Mapolres Lampung Timur, Selasa 1 Juli 2025. (Foto : Lampost.co/Arman Suhada)

Hari Bhayangkara Ke-79, Tingkatkan Situasi Kamtibmas di Lampung Timur

by Triyadi Isworo
01/07/2025

Sukadana (Lampost.co) -- Kepolisian Resor (Polres) Lampung Timur menggelar upacara Hari Bhayangkara ke-79 menandakan telah tibanya puncak acara peringatan hari...

Load More
Facebook Instagram Youtube TikTok Twitter

Affiliated with:

Informasi

Alamat 
Jl. Soekarno – Hatta No.108, Hajimena, Lampung Selatan

Email

redaksi@lampost.co

Telpon
(0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi)

Sitemap

Beranda
Tentang Kami
Redaksi
Compro
Iklan
Microsite
Rss
Pedoman Media Siber

Copyright © 2024. Lampost.co - Media Group, All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BOLA
  • TEKNOLOGI
  • EKONOMI BISNIS
    • BANK INDONESIA LAMPUNG
    • BANK SYARIAH INDONESIA
    • BANK LAMPUNG
  • PENDIDIKAN
    • UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
    • UNILA
    • UIN LAMPUNG
    • U B L
    • S T I A B
  • KOLOM
    • OPINI
    • REFLEKSI
    • NUANSA
    • TAJUK
    • FORUM GURU
  • LAMPUNG
    • BANDARLAMPUNG
    • PEMKOT BANDARLAMPUNG
    • PEMPROV LAMPUNG
    • TULANG BAWANG BARAT
    • LAMPUNG BARAT
  • IKLAN PENGUMUMAN
  • INDEKS

Copyright © 2024. Lampost.co - Media Group, All Right Reserved.