Kotabumi (Lampost.co) – Saat dorongan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran berbagai sektor. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten Lampung Utara justru mengalokasikan dana ratusan juta untuk kegiatan seremonial.
Seperti anggaran pengadaan pakaian mencapai Rp59 juta. Anggaran tersebut terpakai untuk kegiatan puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kabupaten Lampung Utara. Tergelar juga pawai kendaraan hias yang terikuti 247 desa dan kelurahan se-Lampung Utara, Selasa, 17 Juni 2025 kemarin.
Kebijakan ini menimbulkan sorotan masyarakat. Terlebih saat harga kebutuhan pokok dan perlengkapan sekolah terus mengalami kenaikan. Banyak warga menilai anggaran tersebut seharusnya bisa teralihkan kepada program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan, atau bantuan sosial.
Selain pengadaan pakaian, Disbudpar juga mengalokasikan dana sebesar Rp80 juta untuk sewa alat dan honor panitia. Rincian penggunaan mencakup sound system, tarif peralatan, hingga operasional kegiatan. Tak hanya itu, kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah juga menelan anggaran hingga Rp200 juta.
“Cukup miris. Anggaran sebesar itu hanya untuk memeriahkan hari jadi daerah. Coba kalau tera⁸
lihkan untuk pembangunan jalan atau fasilitas kesehatan. Pasti lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya,” ujar Fahri, warga Kotabumi, kepada Lampost.co, Kamis, 19 Juni 2025.
Sedot Rp 300 Juta
Secara keseluruhan, perayaan HUT Lampura ke-79 perkiraannya menyedot anggaran lebih dari Rp300 juta. Dan itu hanya dari satu OPD saja. Kepala Disbudpar Lampura, Perdana Putera, menyebutkan. Ada total terdapat enam OPD yang terlibat dalam perayaan tersebut.
“Ada enam OPD yang turut memeriahkan HUT Lampura. Seperti DLH dengan kegiatan bersih-bersih kali. Disdukcapil dengan jemput bola layanan administrasi. Serta Dinas Kesehatan yang menggelar layanan kesehatan gratis, donor darah, dan puskesmas mider,” jelas Perdana di ruang kerjanya.
Kemudian ia menambahkan. Perayaan tahun ini terancang dengan mengintegrasikan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. OPD berpartisipasi memeriahkan acara dengan anggaran yang seminimal mungkin.
Namun, dalam catatan lain. Awak media juga menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas (perdin) Disbudpar tahun 2024 yang diduga mencapai lebih dari Rp.600 juta. Anggaran tersebut terdiri dari tiga tahapan, yakni Rp164 juta, Rp454 juta, dan Rp34 juta.
Menanggapi hal itu, Perdana membantah. “Tidak ada itu. Waktu kami ke Lombok pun tidak sampai Rp100 juta,” tegasnya. Ia juga memastikan bahwa tidak ada temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI untuk tahun berjalan.
