Bandar Lampung (Lampost.co): Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Lampung, Decky Ferdiansyah, menegaskan pentingnya integrasi kebijakan pembangunan daerah dengan agenda nasional dan global dalam upaya pencegahan serta penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Provinsi Lampung.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Workshop Petunjuk Teknis Integrasi dan Kebijakan Nasional Terkait Pencegahan dan Penanggulangan ATM yang digelar di Hotel Akar (Sheraton), Bandar Lampung, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Dalam pemaparannya, Decky menyampaikan materi berjudul “Implementasi Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2024 terhadap Dukungan Pengentasan AIDS-TB-Malaria di Provinsi Lampung”. Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2024 membuka ruang integrasi yang lebih kuat antara perencanaan pembangunan daerah dengan target nasional eliminasi AIDS, TB, dan malaria. Ini harus diterjemahkan secara konkret dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Decky melalui keterangan tertulis.
Ia menambahkan, Bappeda Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam memastikan program intervensi ATM berjalan terstruktur dan terukur, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi.
“Bappeda berperan memastikan seluruh program penanggulangan ATM berbasis data dan evidence, sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Decky, integrasi kebijakan tidak hanya memperkuat efektivitas program kesehatan, tetapi juga meningkatkan tata kelola pembangunan kesehatan yang akuntabel dan berkelanjutan di daerah.
Workshop tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah Provinsi Lampung, Bappeda kabupaten/kota, rumah sakit, organisasi masyarakat, lembaga zakat, hingga mitra pembangunan.
“Kolaborasi multipihak menjadi kunci utama. Tanpa sinergi lintas sektor, target eliminasi ATM akan sulit tercapai,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat Lampung.
