Bandar Lampung (Lampost.co) — Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Heni Susilo mendorong optimalisasi pendapatan. Pemerintah Provinsi Lampung perlu lebih serius mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Anggota Komisi III DPRD Lampung ini mengatakan realisasi PAD yang baru mencapai sekitar 73,49 persen dari target. Ini menunjukkan masih adanya tantangan besar, terutama pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Apalagi yang selama ini menjadi tulang punggung PAD Lampung.
“Kami Komisi III DPRD Lampung memahami kondisi ini bukan hanya soal angka-angka. Tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Jika masyarakat merasakan kemudahan, transparansi, dan keadilan. Maka kepatuhan untuk membayar pajak daerah juga akan meningkat,” ujar Heni, Rabu, 24 September 2025.
Kemudian Heni menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh semata-mata terbebankan pada masyarakat kecil. Justru pemerintah daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bapenda, harus memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan cara yang lebih modern dan bersih.
“Kita mendorong percepatan digitalisasi pelayanan pajak melalui e-Samsat dan SIGNAL. Kemudian memperluas titik pembayaran serta menghadirkan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Itu lebih humanis daripada sekadar menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Transparansi
Selain itu, Heni juga menyoroti pentingnya transparansi data dan pengawasan publik. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung rutin membuka dashboard realisasi PAD setiap bulan. Ini agar bisa dipantau langsung oleh DPRD dan masyarakat.
“Dengan keterbukaan. Masyarakat akan percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan betul-betul kembali dalam bentuk pembangunan. Lalu transparansi ini juga jadi benteng agar tidak ada pungli atau kebocoran lapangan,” tambahnya.
Sebagai Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung siap mengupayakan langkah konkret melalui inisiatif Raperda Optimalisasi Pengelolaan PAD. Misalnya ide substantif, Raperda ini akan mengatur strategi digitalisasi, integrasi data lintas lembaga. Hingga mekanisme insentif dan disinsentif bagi wajib pajak maupun aparat.
“Kami ingin menghadirkan regulasi yang adil, pro rakyat, dan mendukung tata kelola daerah yang bersih. PKS akan terus mendorong agar setiap rupiah dari PAD benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya.
