Bandar Lampung (Lampost.co)– Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memastikan asas akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.
Hal tersebut tersampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Entry Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 BPK RI.
Baca juga: Maksimalkan Peran Strategis Legislatif Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Entry meeting ini bertujuan memastikan pemeriksaan LKPD 2025 berjalan lancar, objektif, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pemprov Lampung siap mendukung penuh pemeriksaan dengan menyediakan data lengkap dan tepat waktu,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyampaian LKPD 2025 terlaksana lebih cepat dari batas waktu. Jadi provinsi pertama yang menyerahkan laporan.
Gubernur Mirza menegaskan Pemprov Lampung siap mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Dukungan tersebut wujudnya melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan secara lengkap dan tepat waktu.
“Pemprov Lampung berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Kemudian ia mengatakan Lampung jadi daerah pertama yang menyerahkan LKPD 2025. Pemerintah Provinsi Lampung juga mendapatkan 11 kali berturut-turut raih opini WTP hingga 2024
Pemprov Lampung optimistis kembali mempertahankan opini WTP serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
