Bandar Lampung (Lampost.co) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Kabupaten Way Kanan definitif pada, Selasa, 10 Juni 2025.
Sementara pelantikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-2366 Tahun 2025 ini terlaksanakan pada Gedung Balai Keratun komplek perkantoran Gubernur Lampung.
Kemudian Gubernur Mirza dalam pelantikan Bupati Way kanan mengatakan. Semua pihak merasa kehilangan atas wafatnya Bupati sebelumnya, Ali Rahman. Namun roda pemerintahan tetap harus berjalan dan tidak boleh berhenti.
Selanjutnya Mirza menekankan bahwa jabatan kepala daerah bukan hanya soal kehormatan. Melainkan amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati demi kesejahteraan rakyat.
“Menjadi bupati adalah tanggung jawab besar. Namun Ibu Ayu memegang peran penting dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Kemudian menjaga ketertiban masyarakat,” katanya dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan suatu daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Melainkan harus saling mendukung dan juga terintegrasi demi mencapai tujuan bersama.
“Kita harus menjalin sinergi agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal dan kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita harus sejajar,” katanya.
Koordinasi
Kemudian sebagai wakil pemerintah pusat daerah. Gubernur juga menegaskan tugasnya dalam membina dan mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota. Termasuk dalam aspek peraturan daerah, anggaran, tata ruang, serta kebijakan fiskal daerah.
“Tugas kami di provinsi bukan hanya mengelola wilayah sendiri. Namun juga mengkoordinasikan dan membina kabupaten kota. Kemudian juga mengkoordinasikan agar semua sejalan dengan pemerintah pusat,” katanya.
Selanjutnya terkait dengan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Gubernur mengingatkan bahwa Bupati Way Kanan kini menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) lingkup Pemkab Way Kanan.
Oleh karena itu, setiap kebijakan yang melibatkan ASN harus berdasarkan pada prinsip meritokrasi. Yakni berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Kemudian Gubernur juga mengingatkan larangan melakukan pergantian pejabat dalam enam bulan pertama masa jabatan. Kecuali atas persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162 Ayat 3.
“Rotasi jabatan lakukan dengan hati-hati. Karena bagaimanapun juga merekalah yang akan membantu pembangunan 5 tahun ke depan. Lakukan pembinaan yang tepat diciptakan suasana birokrasi yang harmonis dan produktif,” katanya.
Lalu, Gubernur mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang kuat antardaerah dan antar instansi. “Dengan sinergi yang solid, harapannya pembangunan di Way Kanan dapat berjalan optimal. Selaras dengan visi pembangunan Provinsi Lampung dan nasional,” tutupnya.
